Gubernur: Kemiskinan di Banten Terendah Se-Indonesia, Nomor Urut 5

Featured Video Play Icon

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengadakan Rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Selasa (24/4/2018). Hadir pada kesempatan Tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim beserta Wakilnya Andika Hazrumy, dan para Pimpinan OPD.

Gubernur Banten, Wahidin Halim seusai sidang rapat LKPJ mengatakan, dalam rapat tersebut membahas tentang kekeurangan LKPJ tahun 2017 yang telah dibuat, diantaranya hubungan antara kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur Banten mengatakan, kehadiran pihaknya pada rapat tersebut juga untuk mengklarifikasi, dan mendengar masukan-masukan dari DPRD untuk ditindaklanjuti kedepannya. “Tiap bulan kan ada rapat koordinasi, OPD tiap bulan rapat koordinasi. Memang ada yang melaporkan juga ada yang males, tapi kalau ada yang lapor, saya langsung panggil, kalau enggak dateng saya ganti,” ucapnya.

Mengenai fokus Pansus lebih kepada pencapaian RPJMD bukan pada pencapaian serapan. Pria yang akrab disapa WH juga menjelaskan. “Itu RPJMD kan 2015 sebelum saya, anggaran juga 2016 sebelum saya. Tapikan sekarang pansus tetap mengkaitkan antara kegiatan-kegiatan OPD termasuk perencanaan kerja. OPD mengahasilkan sebuah output, outcome lalu titik perhubungannya dimana RPJMD” jelasnya.

Baca: SBY Lantik Pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat Se-Banten

Tidak hanya itu, mengenai angka kemiskinan, ia mengatakan Provinsi Banten berada di peringkat ke 5 di Indonesia. Namun persoalan di kepemimpinannya ini yakni tentang masalah pengangguran. Gubenur Banten juga mengaku, akan mempersiapkan terobosan dengan memberikan diklat pekerjaan, membangun kerjasama antara industri dengan sekolah.

“Kemiskinan kita rendah dibanding daerah lain, di indonesia kita peringkat ke 5. Yang menjadi persoalan itu pengangguran, dan tetap terbuka 9% itu. Kita akan mengkaitkan kesiapkan tenaga kerja, para investor untuk melakukan pembukaan lapangan kerja, dan pelatihan kerjaan,” katanya.

Di sisi lain kedahirannya pada rapat Pansus LKPJ tahun 2017, mendapatkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten.

“Baru kali ini ada Gubernur datang rapat LKPJ, dulu mah enggak pernah dateng. Apresiasi dewan juga, bangga pak Gubernur mau datang, iya kan ? dulu mah kan enggak pernah mau datang. Dewan mengapresiasi juga selama era kepemimpinan saya sebagai Gubernur Banten, Ketika OPD dipanggil itu, OPD selalu hadir,” imbuhnya. (Sofi Mahalali)

Berita Terkait