Gubernur Banten Wahidin Halim mengucapkan selamat atas dilantiknya jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten.
Demikian diungkapkan Gubernur dalam telekonferensi Pelantikan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Syariah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten Periode 2020 – 2025, Sabtu (13/2/2021).
Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al Habsy melantik jajaran Pengurus PKS Provinsi Banten dengan Sudarman sebagai Ketua MPW, Gembong R Sumedi sebagai Ketua DPW, dan Imron Rosadi sebagai Ketua DSW.
“Selamat atas pelantikannya,” ungkap Gubernur.
“Semoga kerjasama Partai Keadilan Sejahtera dengan Pemprov Banten terus terjalin dan bisa terus bersinergi untuk membangun Provinsi Banten,” tambahnya.
Gubernur minta maaf tidak dapat bersilaturrahmi secara langsung dengan PKS.
“Dalam kondisi seperti saat ini, kita memang terbatas untuk bersilaturrahmi langsung,” ungkap Gubernur.
Baca:
Gubernur berharap segenap pengurus DPW PKS Provinsi Banten serta anggota DPRD dari Partai PKS baik di DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota agar terus bermitra dengan eksekutif guna mendukung program peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi atau pengaturan, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
Ada 3 hal yang menjadi isu strategis Pemerintah Provinsi Banten.
Pertama, kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas pendidikan dan sarana kesehatan masyarakat.
Kedua, daya saing daerah dapat terus meningkat, baik yang dilakukan melalui investasi, industrialisasi maupun pembangunan SDM Banten yang handal dan profesional.
Ketiga, transformasi budaya kerja birokrasi dalam mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas berkompetensi, serta melayani masyarakat.
Pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di Provinsi Banten. Untuk itu, Pemprov Banten mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan untuk mengedepankan optimisme bahwa perekonomian Provinsi Banten akan pulih seiring telah dilaksanakan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Banten.
Pemprov Banten juga mendorong daya beli masyarakat melalui dukungan kelancaran bansos dan kelancaran usaha UMKM.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan pola padat karya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan optimalisasi pertanian dan UMKM sebagai katup pengaman perekonomian. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten)
