Ketua FPD DPRD Banten Jelaskan Soal Survey Kinerja Gubernur Tak Memuaskan

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati angkat bicara soal hasil survey Voxpol Center yang dirilis Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten terkait kinerja Banten Wahidin Halim yang dinilai tidak memuaskan.

Dalam rilisnya yang diterima MediaBanten.Com, Kamis (28/3/2019), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPD Banten itu menulis 6 point tanggapan terhadap survey tersebut dan menyebutkan, hasil servey indek kepuasan publik terhadap Pemprov Banten itu diserahkan DPD PD ke FPD DPRD. Keenam point itu tanggapan itu adalah;

Pertama; DPD PD melakukan survey kinerja bukanhanya terhadap Pemprov Banten saja, tapi juga dilakukan terhadap kabupaten dan kota se-Banten. Kedua, survey ini didasari niat baik dan sebagai tanggungjawab moral Partai Demokrat terhadap masyarakat Banten. Karena hampir di semua wilayah ada kader Partai Demokrat yang terlibat sebagai penyelenggara pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.

Ketiga, hasil survey ini tidak bisa dijadikan ukuran satu-satunya dalam melihat kinerja Pemprov, dalam hal ini Pemprov dan DPRD Banten. Penyebabkanya mayoritas publik belum tersosialisasikan tugas dan kewenangan pemprov, pemkab, pemkot dan pemerintah pusat.

Baca: Banten Mulai Terapkan Aplikasi Administrasi Perkantoran dan Pengaduan Masyarakat

“Terlebih lagi Dinas Kominfo Banten masih sangat lemah dalam menyosiasilasikan program-program Pemprov dan capain APBD 2018, sehingga tidak sedikit responden survey yang menjawab pertanyaan yang dirasakan. Contoh, responden yang di wilayah melihat ada jalan yang rusak, langsung menjawab tidak puas. Padahal jalan yang dimaksudkan bukan kewenangan Pemprov Banten,” katanya.

Keempat, Fraksi PD DPRD Banten melihat program pendidikan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan budi pekerti mengalami kemajuan yang cukup radikal di era 2017-2019. Hanya masalah kesehatan yang belum optimal akibat terhalang kebijakan pemerintah pusat. Tetapi publik tidak mendapatkan informasi yang baik dan yang sebenarnya menyebabkan persepsinya menjadi negatif terhadap kinerja Pemprov Banten.

Kelima, Fraksi PD DPRD Banten akan mempelajari lebih detil hasil survey Voxpol. Hasilnya akan dijadikan bahan melakukan pengawalan program-program Pemprov sebagai penjabaran pemenuhan janji politik di Pilkada 2017. Janji politik itu sudah dirumuskan dan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD 2017-2022.

Keenam, apa yang dilakukan DPD PD Banten bisa dilihat sebagai keseriusan Partai Demokrat dalam menukung terwujudnya Banten Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah.

Sebelumnya, kinerja Wahidin Halim, Gubernur Banten yang juga kader Partai Demokrat ternyata kurang memuaskan. Ketidakpuasan ini terungkap dari hasil survey Voxpol Center yang dirilis DPD Partai Demokrat Banten kepada wartawan di Kantor DPD Partai Demokrat di Kota Serang, Kamis (21/3/2019). (Baca: Partai Demokrat Banten: Kinerja Gubernur Banten Tidak Memuaskan)

Hasil survey Voxpol Center menyebutkan, sebanyak 39,3 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wahidin Halim, Gubernur Banten. Sedangkan yang menyatakan puas sebanyak 35,7 persen dan yang menyatakan tidak tahu/ tidak menjawab sebanyak 20,8 persen.

Ketua Bapilu Partai Demokrat Banten, Nasrul Anas mengatakan, beberapa alasan ketidakpuasan warga terhadap kinerja Gubernur Banten antara lain sulitnya mencari pekerjaan sebanyak 31,5 persen, harga kebutuhan pokok yang tinggi sebanyak 30,6 persen, jalan rusak atau tidak memadai 9,4 persen, biaya pendidikan mahal 3,5 persen, tingkat kemiskinan 3,4 persen dan pelayanan birokrasi yang buruk 3,2 persen. Masalah lainnya berada di kisaran angka 1-2 persen. (Adityawarman)