Menteri ART/BPN: Tahun 2025 Ditargetkan Tanah Indonesia Disertifikatkan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Sofyan Djalil mengatakan, pada 2025, tanah di seluruh Indonesia ditargetkan bersertifikat. Pensertifkatan dilakukan guna menghindari sengketa tanah.

Demikian Menteri ATR/BPN di acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Plaza Aspirasi KP3B, Kota Serang, Kamis (16/1/2020).

Ia mengatakan, di Indonesia paling sedikit diperkirakan sekitar 126 juta hektar tanah belum besertifikat. Hingga 2019, pihaknya telah mensertifikatkan 11 juta hektar tanah. Tahun 2020 ditargetkan akan tercapai sekitar 12 juta hektare tanah bersertifikat.

Kata dia, memiliki sertifikat memang tidak menjamin masyarakat dapat terlepas dari persoalan sengketa tanah. Karena itu tanah harus diurus dan dijaga sebaik-baiknya.

Sertifikat ini memang tidak menjamin terlepas dari konflik, tapi kalau tidak diurus nanti ada orang lain yang akan mengurus,” katanya

Kata Sofyan, bila sudah memiliki sertifikat, masyarakat dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai jaminan jika akan melakukan pinjaman ke bank untuk usaha.

“Tapi harus hati-hati, sebab biasanya minjamnya itu mudah. Tetapi bayarnya yang susah. Sebab, bila uang yang dipinjam tidak dapat dikembalikan. Maka tanahnya akan dilelang, kemudian dijual,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, bila masyarakat telah meminjam uang, harus dimanfaatkan untuk usaha. Jangan dipakai untuk membeli motor, apalagi sampai tanahnya dijual.

“Jangan sampai nanti motornya hilang, sertifikat tanahnya juga hilang. Usahakan tanah ini dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Kepala Kanwil ATR/BPN Banten, Andi Tendri Abeng mengatakan, pada acara ini diserahkan sertifikat ke 2.946 penerima. Sementara untuk target tanah di Banten dapat tersertifikatkan pada 2023 mendatang.

“Ini memang terlalu optimis. Tetapi kami memiliki keyakinan bahwa tanah di Banten semua dapat tersertifikatkan di tahun 2023,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk tahun 2020 pihaknya menargetkan sekitar 358 ribu hektare dapat tersertifikatkan, dari 1,4 juta hektare yang belum disertifikatkan. (Sofi Mahalali)

Sofi Mahalali

Berita Terkait