Mohammad Jembar, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang meminta Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar cermat dalam menetapkan orang yang tepat untuk menjabat Kepala DPMPD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah.
Jabatan kepala dinas itu kini sedang dilaksanakan open bidding (seleksi terbuka) yang dikuti sejumlah kandidat.
“Kami dari Apdesi Kabupaten Tangerang berkepentingan dengan jabatan itu, karena kami ingin pemangku jabatan kepala dinas itu orang yang paham dengan persoalan dan peraturan yang berkaitan dengan desa,” kata Mohammad Jember, Ketua Dewan Pembina Apdesi Kabupaten Tangeran kepada MediaBanten.Com, Kamis (23/2/2/2023).
Dalam konteks itu, Mohamad Jember mempromosikan Dadang Sudrajat, Camat Kosambi yang ikut proses open bidding Kepala DPMPD agar menduduki jabatan tersebut.
Meski open bidding itu masih dalam proses, dia menilai, Dadang memiliki pemahaman yang baik tentang pemerintahan desa dan teruji dari jabatan yang pernah dipangkunya yang selalu berkaitan denga urusan desa.
“Jadi harusnya penunjukan Kadis itu bukan karena unsur senioritas apalagi sekedar kedekatan, tanpa meninjau track recordnya,” ungkap Jember.
Katanya, Dadang telah memimpin kelurahan yang berbeda, yaitu Kelurahan Pakuhaji, Kepala dua dan Mekar Bakti. Juga pernah menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Panongan, Kresek dan terakhir Camat Kosambi.
“Saya amati calon lain yang ikut dalam open bidding itu minim pengalaman dan belum teruji dalam tata kelola pemerintahan desa,” katanya.
Jember menegaskan bahwa, Bupati Ahmed Zaki Iskandar selaku user, semestinya cermat dan dapat memvalidasi rekam jejak para calon kepala dinas DPMPD saat proses wawancara nanti, sebelum akhirya menetapkan kandidat terpilih.
“Yaa, sebenarnya semua itu kita kembalikan lagi sama Pak Bupati. Harusnya kan bisa melihat, mana calon yang berpengalaman dan mana yang tidak,” ujarnya.
Dadang Sudrajat saat dihubungi mengaku memilih ikut open bidding Kadis DPMPD karena memiliki pengelaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan desa.
Padahal open bidding juga digelar untuk jabatan Kadis Kesehatan, Kadis Tata Ruang dan Bangunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik atau Kesbangpol serta Sekretaris DPRD.
“Saya pernah di Pemdes (DPMPD), atuh yang lain enggak hafal,” terang Dadang, seraya mengucap, “Doain aja, semoga ada jalan,”. (Iqbal Kurnia)
Editor: Iman NR
