Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, pencabutan status PSBB dan PPKM atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid 19 masih menunggu kajian mendalam.
Kajian tersebut antara lain mencakup sero survei untuk melihat tingkat antibodi pada populasi masyarakat.
Presiden RI mengatakan, kajian pencabutan status PSBB dan PPKM belum sampai di mejanya. Kajian itu menyangkut sero suver dan kajian lainnya yang terkait.
“Saya minta harus detail, jangan sampai keliru memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu,” ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022), dikutip MediaBanten.Com dari web Presiden RI.
Menurut Presiden, jika hasil sero survei sudah di atas 90 persen, artinya imunitas masyarakat sudah baik.
Dengan memiliki kekebalan tubuh yang baik, Presiden melanjutkan, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi ancaman virus lain.
“Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 ya kita artinya imunitas kita sudah baik, ada apapun dari manapun yang enggak ada masalah,” imbuhnya.
Presiden menyebut bahwa saat ini kasus harian Covid 19 telah turun di bawah 1.000 kasus. Namun, Presiden mengingatkan agar hal tersebut perlu dilihat apakah karena imunitas masyarakat telah membaik atau karena hal lain.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya sudah melaporkan kepada Jokowi terkait kesiapan seluruh pihak terkait dalam melepaskan status PPKM.
Menurutnya, wacana atau rencana pemerintah yang ingin mencabut status PPKM dilakukan karena sudah hampir satu tahun kasus Covid 19 di Tanah Air cukup landai.
“Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1. Dan terakhir kan (daerah di Indonesia) kita semua di bawah 2.000 orang,” ungkap Airlangga.
Resiko Pencabutan PPKM
Dikutip dari Voaindonesia, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, Indonesia sedang mengalami satu gelombang Covid 19 yang sayangnya tidak terlalu kelihatan.
Dia berpendapat hal itu dipicu lemahnya pemerintah dalam mendeteksi sebuah kasus Covid 19 di masyarakat.
Ia memaparkan, tentu hal ini cukup berbahaya karena risikonya bukan hanya berhenti di status akut, tetapi juga potensi long Covid 19 yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Menurutnya, alangkah lebih baik bila pemerintah menunggu setidaknya sampai awal tahun untuk melihat dampak liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Hal ini diharapkan dapat memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan status PPKM tersebut.
“Pemerintah sudah memutuskan untuk menghentikan operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Meski sudah berhenti, tapi jangan lupa perjuangan para nakes, TNI, Polri, relawan, dan banyak pihak. Banyak juga dari mereka yang harus berkorban dan berpulang, mari kita senantiasa mendoakan mereka,” lanjutnya. (IN Rosyadi)
Editor: Iman NR
