Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diumumkan oleh Twitter dan perusahaan induk Facebook, Meta telah memicu kekhawatiran di kalangan aktivis politik, pembela hak asasi manusia, dan peneliti media digital di seluruh Asia.
Hal tersebut mengingat bahwa perlindungan media sosial yang longgar dapat memaksa para penentang untuk offline.
Penasihat khusus Open Society Foundations, Omar Waraich mengatakan Asia merupakan wilayah yang menjadi perhatian khusus ketika menyangkut interaksi antara platform media sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, Faceboook juga telah mengakui bahwa orang memakai platformnya untuk menghasut kekerasan selama genosida Myanmar terhadap Muslim Rohingya dan program anti Muslim di Sri Lanka.
Oleh karena itu, perusahaan media sosial sebelumnya banyak lakukan investasi dalam moderasi konten untuk memerangi ujaran kebencian yang diarahkan pada perempuan dan kelompok minoritas.
Sehingga, skala dan kurangnya transparansi seputar kehilangan pekerjaan telah membuat banyak orang khawatir yang mana ucapan kasar dapat muncul kembali.
“Rasanya seperti kemunduran besar, dengan pembelajaran bertahun – tahun dan kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah terhapus,” kata Victoire Rio, yang dikutip dari Asia.nikkei.com, Kamis (24/11/2022).
Sejak Elon Musk mengakuisisi Twitter bulan lalu, perusahaan telah mengumumkan ribuan PHK dan melihat pengunduran diri lebih lanjut usai multimiliuner lincah mengatakan kepada staf bahwa mereka perlu sangat keras untuk bertahan hidup.
Setelah mengizinkan pengguna untuk membeli verifikasi twitter seharga 8 dolar per bulan, situs tersebut juga dibanjiri oleh bot yang menyamar sebagai tokoh masyarakat, perusahaan, bahkan Musk sendiri.
Beberapa pengguna juga telah melaporkan masalah dengan autentikasi dua faktor, yang melindungi akun dari peretas.
Di sisi lain, Meta meskipun tidak serumit Twitter, mereka juga mengkhawatirkan para aktivis karena pengaruhnya yang lebih luas.
Awal bulan ini, perusahaan telah mengumumkan 11 ribu PHK usai menghabiskan lebih dari 10 dolar miliar untuk mencoba memfokuskan kembali perusahaan di sekitar metaverse virtual reality-nya.
Peneliti hak digital di Universitas Northwestern di AS, Fatima Gaw juga mengatakan kedua perusahaan kurang memperhatikan pasar Asia dan kurang berinvestasi dalam mengatasi tantangan politik dan sosial yang berbeda.
(*/Editor: Abdul Hadi)
