Ahmad Fauzi, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten dan Maryani Abdul Kadir, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan partai pengusung Wahidin Halim-Andika Hazrumy menyatakan dukungan penuh atas program pengobatan gratis bagi warga miskin hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
“Pada prinsipnya, saya menyambut baik program berobat gratis hanya dengan menunjukan KTP. Ini berarti memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” kata Ahmad Fauzi kepada MediaBanten.Com, Minggu (15/4/2018).
Namun Ahmad Fauzi mengingatkan, Pemerintah Provins (Pemprov) Banten diminta untuk memastikan anggaran yang tersedia dan mencukupi. Anggaran itu tidak hanya untuk program berobat gratis bagi warga miskin, tetapi juga untuk meningkatkan fasilitas pelayanan, meninggkatkan gaji tenaga kesehatan dan sebagainya.
“Ini mengingat kepasitas rumah sakit di Banten kurang dapat menampung jumlah pasien yang memerlukan rawat inap. Ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Pemprov,” ujar Ketua DPW PKB Banten.
Sementara itu, Sekertaris Partai Amanat Nasional (PAN) Banten, Maryani Abdul Kadir mengatakan, program pengobatan gratis cukup dengan KTP yang sedang diperjuangkan oleh Gubernur Banten merupakan salah satu program yang memang harus bisa terealisasi. Bahkan anggarannya sendiri telah diketok palu, namun permasalahannya hanya tinggal di teknis saja.
Baca: Partai Pengusung WH-Andika Dukung Pengobatan Gratis Warga Miskin Pake KTP
“Kalau rujukan dari pusat atau Kementrian Kesehatan katanya gak boleh pakai KTP, itu sesuai dengan aturan atau hanya himbauan saja. Makanya tinggal dipikirkan bagaimana teknisnya,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa, berkaitan dengan realisasinya, merupakan hamya teknis saja, apakah menggunakan KTP atau terintegrasi dengan BPJS. Namun tentunya apa yang menjadi program dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang menjadi janji kampanye harus direalisasikan dan sesuai dengan aturan, agar masyarakat tidak merasa dibohongi.
“Intinya harus direalisasikan, pasalnya rakyat Banten ini sudah cukup berat dengan berbagai macam kesulitan ekonomi, dan kenaikan harga. Makanya dengan adanya program brobat gratis yang diwacanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, itu bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, dua partai pengusung Wahidin Halim-Andika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten, yaitu Partai Gerinda dan Partai Hanura menyatakan dukungan penuh dan mendorong agar program berobat gratis menggunakan KTP segera terealisasi. Program ini dinilai memudahkan warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Program berobat gratis menggunakan KTP dari Gubernur Banten, Wahidin Halim dan wakilnya, Andika Hazrumy dijadikan polemik berkepanjangan. Kedua pimpinan di Banten ini menargetkan program itu pada 2 juta warga miskin di Banten yang tidak bisa dilayani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, warga miskin itu tidak mampu membayar iuran yang diwajibkan BPJS Kesehatan.
Namun sejumlah pihak di Banten ngotot menginginkan, program itu diwajibkan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan yang mengharuskan Pemprov Banten menanggung iuran BPSJ Kesehatan bagi 2 juta warga miskin yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan. Diperkirakan, iuran selama 12 bulan itu, Pemprov mengeluarkan anggaran Rp400-Rp600 miliar per tahun.
Wahidin Halim dan Andika Hazrumy berkeberatan dengan nilai tersebut. Selain anggaran itu tidak tersedia, juga pembayaran iuran selama 12 bulan tidak efektif. Wahidin dan Andika berkeinginan, Pemprov Banten hanya membayar biaya pengobatan saat warga miskin itu berobat atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp100-Rp200 miliar per tahun, jauh lebih kecil jika harus membayar iuran BPJS sekitar Rp400-Rp600 miliar per tahun . (Adityawarman/Sofi Mahalali)
