Projo Banten berharap Joko Widodo atau dipanggil Jokowi tidak berhenti dari dunia politik di Indonesia walau sudah tidak menjabat presiden. Saran dan pendapat Jokowi masih sangat dibutuhkan Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045. Karena itu , Jokowi bisa diminta menjadi Ketum Parpol.
Demikian dikemukakan Zulhamedi Syamsi, Ketua Projo Banten, Rabu (15/5/2024) merespon maraknya isu terkait Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.
“Kiprah Jokowi selama 2 periode ini membuktikan kapasitas Jokowi luar biasa. Indonesia kembali menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan dunia,” kata Zulhamdei Syamsi.
Katanya, prestasi yang hanya bisa diimbangi oleh Soekarno. Jadi sungguh sayang kalau kemudian Jokowi berhenti dari dunia politik setelah bukan presiden. Saran dan pendapatnya, masih sangat dibutuhkan.
Menurut Zulhamedi, ke depan, Jokowi dapat menjadi Bapak Bangsa atau Ketua Umum Partai Politik (Parpol). Tapi lebih baik Jokowi jadi Ketum Parpol.
“Bapak Bangsa itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tidak mewakili satu atau dua kelompok saja. Jokowi bisa berdiri untuk kebaikan seluruh rakyat. Sayangnya, pengaruh Bapak Bangsa terhadap jalannya pemerintahan tidak sehebat statusnya. Bahkan di suatu titik, Bapak Bangsa bisa berseberangan dengan pemerintah. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena yang mengendors Prabowo, kan Jokowi,” papar Zulhamedi.
Sehingga jalan terbaik adalah menjadi Ketua Umum Parpol. Tentunya Ketua Umum Parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ketum Parpol punya pengaruh yang signifikan terhadap pemerintah.
Karena secara resmi, Ketum Parpol punya kader-kader jadi anggota DPR dan DPRD yang merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. Selain itu, tentu ada juga kader yang jadi menteri.
“Kalau di PSI, enggaklah. Sudah ada Kaesang di sana. Di Golkar juga boleh. Golkar itu kan partai besar dan berpengalaman. Di KIM itu, partainya keren-keren. Ada PAN, Gerindra dan Golkar. Ketiganya juga baik,” ungkap Zulhamedi.
Dengan menjadi Ketum Parpol KIM, Jokowi bisa langsung berinteraksi dengan presiden untuk memberikan saran dan pendapat. Ketum Parpol juga punya kewenangan untuk memerintahkan kader-kadernya di DPR dan DPRD untuk mendukung kebijakan pemerintah. (Ucu)
Editor Ucu Nur Arif Jauhar
