Keuangan

Walikota Serang Akui Defisit APBD Masih Rp148 Miliar Per Agustus

Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang mencapai angka Rp1,39 triliun dengan kebutuhan mencapai sekitar Rp1,538 triliun. Terdapat defisit APBD Rp148 miliar.

Hal itu disampaikan Walikota Serang, Syafrudin saat rapat koordinasi, evaluasi realisasi APBD dan laporan hasil pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang periode bulan agustus 2022 yang diselenggarakan di Aula Bank BJB Banten, Kamis (6/10/2022).

“Ada beberapa yang harus kami gali kembali, sekitar Rp148 miliar yang harus dicari lagi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami tekankan bagaimana untuk menutup defisit APBD baik dari dalam maupun luar,” ungkap Syafrudin.

Syafrudin menuturkan, terkait realisasi belanja daerah hingga dengan triwulan III bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 berdasarkan LRA Pemerintah Daerah mencapai 53,02 Persen.

Sementara, Lanjut Syafrudin, realisasi Belanja Daerah berdasarkan Laporan OPD setelah direkap secara keseluruhan tercatat mencapai 53,62 Persen.

“Realisasi anggaran mencapai 53,6 persen, Realisasi angaran ini sudah termasuk bagus, ini sudah diatas 50 Persen sampai agustus, kalau sampai Oktober ini sudah 60 persen jadi sudah saya anggap bagus,” jelas Syafrudin.

Namun Walikota Serang mengaku ada OPD yang realisasi anggarannya di bawah 40 persen. Contohnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Diskominfo dan DP3AKB.

Realisasi anggaran yang tertinggi terdapat di Kesbangpol, Sekretariat Daerah Kota Serang dan Kecamatan Walantaka, yang sudah mencapai di atas 60 Persen atau hampir mendekati 70 Persen.

“Yang tertinggi saya apresiasi mudah-mudahan terus ditingkatkan hingga 90 persen, paling tidak yang saya inginkan bisa diatas 95 persen,” Tutur Syafrudin.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Serang, Yudi Suryadi menjelaskan terkait beberapa OPD yang realisasinya berada dibawah angka 40 Persen.

Hal tersebut dikarenakan beberapa OPD yang berkaitan dengan pekerjaanfisik, sehingga target realisasi belum dapat tercapai.

“Karena memang rata-rata OPD yang ada fisik itu pasti agak terhambat karena kami akan bayar manakala fisiknya sudah selesai,” ucap Yudi.

Sedangkan beberapa OPD yang tidak berkaitan dengan berupa fisik, sudah dapat dipastikan realisasinya cepat selesai.

“Kalau yang besar-besar seperti halnya Kesbangpol bukan fisik yang berkaitan dengan sosialisasi dan kegiatan pembinaan atau honor itu bisa cepat selesai,” ujarnya. (Aden Hasanudin / Editor: Iman NR)

Aden Hasanudin

SELENGKAPNYA
Back to top button