Wakil Gubernur Banten H Andika Hazrumy menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten menaruh perhatian besar dalam mengimplementasikan sistem berbasis elektronik. Wagub menyebut hal itu sebagai konsep Reinventing Governance 3.0.
“Ini mewujud dalam program kerja yang menjadikan pelayanan publik berjalan dengan optimal melalui daya dukung internet of things, big data, dan cloud computing yang optimal,” jelas Andika dalam pidatonya menutup Forum Komunikasi Daerah – Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XVIII di Bandarlampung, Rabu (28/3).
Big data adalah acuan yang bisa menjadi titik tolak pemerintah dalam menjalankan program dan juga mengambil keputusan penting. “Basisnya adalah data yang akurat tentang segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkesinambungan, kata Andika, secara signifikan akan mentransformasikan smart city, ke smart province, dan seterusnya smart nation.
Andika juga membicarakan juga tentang pentingnya konektivitas intermoda transportasi dari Sumatera hingga Nusa Tenggara yang akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi sektor industri dan perdagangan. Selain itu, Andika juga kembali menguatkan komitmen Pemprov Banten terhadap pencapaian sustainable development goals (SDGs).
Baca: FKPD Banten Gelar Istighosah Anti Hoax Bersama KH Ma’ruf Amin
Wagub Banten memberikan beberapa rekomendasi isu strategis diantaranya bidang social, UMKM, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Dalam bidang social terkait pembangunan rumah sakit jiwa bersama yang rencananya akan dibangun di wilayah lebak dan akan menjadi milik sepuluh provinsi yang merupakan anggota MPU.
“Isu strategis yang akan dikaji untuk disepakati dalam bidang social tentang pembangunan rumah sakit jiwa yang rencananya akan dibangun di wilayah lebak, dan sudah disediakan lahannya dan akan menjadi milik bersama untuk sepuluh provinsi yang menjadi anggota MPU”, ucap Wagub.
Selain itu dalam bidang UMKM Wagub berharap bisa saling membantu dalam mempublikasikan hasil produksi local di antara provinsi anggota MPU, sehingga produk lokal dapat dikenal di provinsi lain. Selain itu wagub juga berharap antar UMKM bisa transfer teknologi dan pengembangan produk lokal yang dapat dikerjasamakan antar provinsi.
Pada bidang ketenagakerjaan Wagub memberikan rekomendasi terkait pangaturan pola prosedur angkatan kerja agar disepakati sepuluh provinsi dalam mengakomodir tenaga kerja lokal. “Pemprov Banten mengusulkan kepada anggota MPU terkait pengaturan pola prosedur angkatan kerja, karena Banten juga menjadi provinsi yang dituju para buruh karena UMK-nya tinggi. Selain itu di Banten nilai investasinya tinggi, padat modal tetapi tidak padat karya sehingga menimbulkan angka pengangguran terbuka, dan potensi tenaga kerja lokalnya tidak terserap, dengan ini diharapkan tenaga kerja lokal kita dapat diterima di sepuluh provinsi anggota MPU”, jelas Wagub.
Bidang ketahanan pangan, Wagub mengusulkan kepada sepuluh provinsi anggota MPU agar dapat menjaga stabilitas harga pangan di masing-masing daerah sehingga meminimalisir perbedaan harga di tiap-tiap daerah.
Wagub Banten sebelum menutup secara resmi Rakergub menyampaikan dalam paparannya rekomendasi prioritas pada bidang social, UMKM, Ketenagakerjaan dan ketahanan pangan agar kedepan dapat diaplikasikan secara maksimal khususnya sepuluh provinsi anggota MPU.
Selain itu Wagub juga menyampaikan silaturahmi sepuluh provinsi ini harus tetap terjaga dan terus bekerjasama dalam pengembangan, pembangunan dan kemajuan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
FKD- MPU adalah acara rutin dialog sepulu provinsi yang membicarakan isu-isu strategis. Anggota FKD-MPU adalah Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Tim Media Wagub Banten / Subag Perlipudan dan Dokumentasi Pemprov Banten)
