Banten Raih Juara Kampung KB dan Pelaksana Posyandu 2019

Banten raih juara kampung kb dan posyandu 2019
Provinsi Banten meraih juara Kampung KB dan Pelaksana Terbaik Posyandu tahun 2019. Foto: Sofi Mahalali

Pemerintah Provinsi Banten meraih juara Kampung KB percontohan, dan prestasi Pakarti Madya II untuk Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu tahun 2019 dalam acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVI di Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Kamis, (4/7/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Maani Nina mengatakan, Kampung KB merupakan salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan. Secara esensi Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Dikatakan Nina, Banten meraih juara Kampung KB percontohan berdasarkan surat dari BKKBN tentang Penetapan Kampung KB Percontohan Tingkat Nasional Tahun 2019 nomor 1814/BL.03/G3/2019 tanggal 28 Juni 2019. “Kampung KB Waru (Pangkat) Tangerang Banten memiliki keunggulan dalam mengelola kampung meskipun keterbatasan SDM. Tetapi dengan cara memanfaatkan segala potensi yang ada dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan Desa pada akhirnya mampu menjadi Kampung KB percontohan,” katanya.

Adapun, untuk prestasi Pakarti Madya II, Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu tingkat Nasional Tahun 2019. Yakni diraih oleh Posyandu Teratai II Kelurahan Kalang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Penetapan itu Berdasarkan SK Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor : 13/KEP/PP/PKK.Pst/VII/2019 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Lomba PKK Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan (PKK KB KES) Lingkungan Bersih dan Sehat, Perilaku Hidup Bersih (PHBS) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Baca:

Keberhasilan Program

Nina menuturkan, keberhasilan kedua program tersebut melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergis dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan.

“Alhamdulillah, harapan kedepan agar kolaborasi pemerintah dalam hal ini seluruh OPD terkait dengan seluruh stakeholder dan masyarakat lebih meningkat lagi,” katanya.

Nina menjelaskan, Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan 8 Fungsi Keluarga, dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera.

“Sasaran utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah,” ujarnya.

Lanjut Nina, penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di Kampung KB ini, diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB, PKK, institusi-institusi masyarakat pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

“Evaluasi akan terus kami lakukan guna peningkatan taraf hidup yang lebih baik, derajat kesehatan yang lebih baik, termasuk Inovasi yang harus dilaksanakan disana. Agar perubahan secara ideal dan totalitas dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Nina berharap, desa binaan akan bertambah, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian masyarakat, dan meningkatkan sifat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan sosial untuk menunjang terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat di kampungnya,” ucap Nina.

Diketahui, berikut merupakan beberapa Indikator penilaian Kampung KB Percontohan :

1. Meningkatnya capaian program KKBPK di Kampung KB Percontohan

a. Kesertaan KB MKJP.

b. Kesertaan Jumlah Keluarga yang aktif dalam BKB-HI, BKR, PIK-R, BKL, dan UPPKS.

c. Meningkatnya pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu-isu kependudukan

2. Meningkatnya jumlah program kegiatan lintas sektor di Kampung KB Percontohan.

3. Melakukan 4 langkah mekanisme operasional kampung KB, yaitu: perencanaan, koordinasi dengan lintas sektor, sosialisasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.

4. Tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan untuk setiap seksi/ pelaporan online.

(Sofi Mahalali)

Berita Terkait