Curhat Gubernur: 40 Tahun Jadi Birokrat Baru Hadapi Musibah Covid

Curahan Hati (Curhat) Gubernur Banten, Wahidin Halim mengemuka saat Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Gubernur Banten tahun 2020 di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (20/4/2021).

“Suasana Tahun 2020, selama hampir 40 tahun menjadi birokrat, baru kali ini menghadapi musibah yang berkepanjangan,” ungkap Gubernur dalam rapat paripurna tersebut. Pernyataan ini dinilai sebagai curhat dari Gubernur Banten.

Buntut pandemi itu, pemerintah pusat menginstruksikan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran.

Dia menegaskan, karena kondisi tersebut, kurang relean untuk membicarakan indikator makro ekonomi sebagai inidikator pembangunan Provinsi Banten tahun 2020.

Dikatakan, hampir seluruh negara menghadapi musibah pandemi Covid-19. Ada instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Baca:

Menurut Gubernur, hingga saat ini, sekitar 179 pemerintah daerah telah mengajukan pinjaman ke Pemerintah Pusat atau ke Kementerian Keuangan dengan suku bunga 6,19%. Pihaknya berharap mendapatkan sokongan atau dukungan DPRD Provinsi Banten dalam dalam menghadapi situasi komplek itu untuk mendapatkan dukungan dari publik.

Gubernur juga ungkapkan terima kasih kepada Panitia Khusus dan kepada DPRD Provinsi Banten atas kerja sama yang terbangun selama ini.

“Alhamdulillah LKPD telah mendapatkan respon positif dan mendapatan catatan untuk kita tindak lanjuti,” ungkapnya.

“Saya menghargai dewan, di tengah pandemi Covid-19 dan puasa tetap melaksanakan kerja-kerja untuk masyarakat. Semoga bangsa ini tetap membangkitkan semangat kita untuk bekerja lebih baik,” tambah Gubernur.

Usai Rapat Paripurna, kepada para wartawan Gubernur menegaskan, pihaknya akan terus memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi Covid-1 belum berakhir.

Terkait dana pinjaman pembangunan ke Pemerintah Pusat, Gubernur menyerahkan keputusan kepada DPRD Provinsi Banten dari tiga alternatif pilihan skema pinjaman dana pembangunan yang diajukan. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten / IN Rosyadi)


Apakah Artikel Ini Bermanfaat? Silakan Berikan DONASI ANDA. Klik Tombol Di Bawah Ini.
donate button

Berita Terkait