Demokrat Banten Menolak Hasil KLB Sumut, Siap Lakukan Perlawanan

DPD Demokrat Banten menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut). Mereka siap melawan hasil putusan yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) dan melengserkan AHY.

“(Kita) Tidak (mengakui hasil KLB Sumut), kami justru akan melawan. Jadi kami komitmen terhadap AHY sebagai ketum kami,” kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, Jumat (05/03/2021).

Pengurus provinsi, kabupaten, kota hingga fraksi di seluruh tingkatan legislatif, akan berkomunikasi dengan kepala daerah untuk melindungi anggota DPRD asal Partai Demokrat dari Pergantian Antar Waktu (PAW). Karena pergantian anggota legislatif harus melalui kepala daerah di setiap tingkatan hingga gubernur.

Iti berpesan kepada seluruh kader Demokrat Banten, untuk tidak termakan isu yang tidak benar dan tetap solid bersama AHY.

“Masing-masing ketua DPC, para fraksi akan melakukan komunikasi dengan para kepala daerah, karena ketika akan melakukan PAW kepada anggota partai, itu pasti akan di usulkan oleh kepala daerah. Termasuk kami membentuk tim advokasi,” jelasnya.

Menurut Iti, ada mantan Ketua DPC Demokrat Pandeglang yang berangkat ke Sumut dan dianggap ilegal. Selain bukan lagi kader, dia juga dianggap memalsukan Surat Kuasa (SK) DPD Demokrat Banten.

Mantan Ketua DPC Demokrat Pandeglang itu juga akan dilaporkan ke polisi, jika terbukti memalsukan SK. Terlebih, dia pernah menjadi caleg PKB pada Pileg 2019.

“Ada nama Roni Bahroni, dulu ketua DPC Pandeglang. Dia sudah nyaleg di partai lain, otomatis dia bukan anggota dan kader Demokrat. Secara legal hukum, dia tidak punya hak suara dan ini SK nya harus dibatalkan, KLB ini harus dibatalkan, karena suaranya bukan kader Demokrat yang memiliki hak suara,” terangnya. (Yandhi Deslatama)

Yandhi Deslatama

Berita Terkait