Ekonomi

Gubernur: Progres PSN Fisik 60%, Pembebasan Tanah 90%

Progres atau kemajuan pembangunan fisik proyek strategis nasional (PSN) di Banten mencapai 60 persen. Sedangkan pembebasan tahanya mencapai 90 persen.

Demikian dikemukakan Gubernur Banten, Wahidin Halim kepada wartawan saat Rapat Koordinasi Progres PSN di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019). Rapat itu terdiri dari bupati, walikota dan unsur teknis pembangunan seluruh PSN yang ada di Provinsi Banten.

“Semua (PSN-red) masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen. Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor diantaranya dilakukan di Banten. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

Dievaluasi Semua

“Ada PSN di Banten diantaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian, tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik,”terang Gubernur.

Baca:

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.

“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,”paparnya

Selain itu, ujar Sekda, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakuka penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.

“Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,”tukasnya

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami Pemda setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.

“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,”tukasnya.

Turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten. (Siaran Pers Diskominfo Banten)

Iman NR

SELENGKAPNYA
Back to top button