Gerakan perlawanan Palestina Hamas peringati Israel terhadap “pelanggaran” di kompleks Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan mendatang di tengah ketegangan baru di wilayah tersebut.
Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Salah al-Aruri menjelaskan pada Selasa (14/3/2023) bahwa risiko eskalasi sepenuhnya “bergantung pada pelanggaran pendudukan Israel di seluruh Palestina dan di Masjid Al-Aqsa” di timur Al-Quds.
Dikatakan Salah al-Aruri, rezim Tel Aviv berupaya untuk “memaksakan” kebijakannya di situs suci titik nyala selama bulan puasa Ramadan akan ditanggapi dengan reaksi rakyatnya.
Ramadan sering bertepatan dengan peningkatan kekerasan antara warga Palestina dan Israel, khususnya di al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam.
Di bawah perlindungan pasukan Israel, para pemukim ilegal Yahudi dengan kejam menyerbu Al-Aqsa selama Ramadhan, menyerang jamaah Palestina di dalam kompleks itu.
“Hamas memantau dengan cermat langkah-langkah yang diambil [oleh Israel] untuk menduduki Al-Quds. Kesabaran kami hampir habis,” kata Aruri.
Dia pun menekankan bahwa kelompok yang berbasis di Gaza tidak memiliki rencana untuk memulai eskalasi.
Pada bulan Januari lalu, Menteri Keamanan sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir masuk ke halaman Masjid Al-Aqsa dengan langkah yang sangat provokatif.
Oleh karena itu, Palestina mengutuk intrusi sebagai pelanggaran hukum internasional dan status quo sejarah al-Aqsa.
Kunjungan penganut Yahudi ke Al-Aqsa diizinkan, tetapi ibadah non-Muslim dilarang menurut kesepakatan yang ditandatangani antara Tel Aviv dan pemerintah Yordania setelah pendudukan Israel di al-Quds Timur pada tahun 1967.
Sementara itu, Aruri juga mendesak warga al-Quds untuk melawan kebijakan yang diambil oleh Ben-Gvir dan pejabat Zionis lainnya, termasuk penghancuran rumah Palestina dan pendudukan tanah mereka.
Dia juga mengatakan bahwa api perlawanan belum padam di Tepi Barat, melainkan semakin meluas cakupannya.
“Hamas berdiri di belakang, mendukung dan menyetujui setiap tindakan perlawanan yang terjadi di Tepi Barat,” ungkapnya, menyerukan pembentukan komite rakyat di wilayah yang terkurung daratan untuk menangani pemukim dan mendukung desa dan kota Palestina.
Ketegangan meningkat di wilayah pendudukan sejak akhir Desember 2022, ketika Benjamin Netanyahu kembali berkuasa sebagai kepala kabinet paling kanan rezim pendudukan. (Voa Islam)
Editor: Abdul Hadi
