Masyarakat kelurahan Unyur, Kota Serang yang terdiri dari 4 perumahan dan 3 pemukiman, berencana akan mengurug jalan alternatif di Kelurahan Unyur yang merupakan tanah milik KAI.
Mereka bersepakat menjadikan tanah KAI sebagai jalan alternatif untuk mempelancar arus lalu lintas.
Meskipun hingga hari ini, PT KAI belum mengeluarkan surat izin untuk mengurug tanah milik PT KAI.
Hal itu terungkap usai forum RW Kelurahan Unyur melakukan audinesi bersama Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (10/11/2022).
Ketua Forum RT Se Kelurahan Unyur, Nana Heriyatna mengatakan, bahwa pihaknya bersama- sama masyarakat kelurahan Unyur akan mengurug jalan tersebut untuk memperlancar akses kendaraan yang terputus jalur rel kereta api sepanjang 5 meter.
“Hasil kesepatan bersama, kami bersama-sama warga Kelurahan Unyur akan melakukan aksi dengan mengurug jalan frontage pada tanggal 19 November 2022. Jalan ini kan sudah legal, sudah sah karena sudah dibangun jalan beton dari pemkot Serang,” ungkapnya.
Meskipun Pemkot Serang dan Pemerintah pusat akan merencanakan pembangunan fly over, namun jalan alternatif yang sudah lama, tak kunjung dibangun karena terkendala izin dari PJKA atau PT KAI.
“Yang kami butuhkan pembangunan saat ini untuk transportasi akses jalan alternatif. Kami menggunakan dana Swadaya masyarakat membeli bahan bahan seperti batu slit mengurug jalan – jalan alternatif kelurahan unyur,” katanya.
“Dan jika pada pada tanggal 19 November 2022 belum ada solusi dari pemerintah, maka kami bersama sama yang berada di sekitar kelurahan tersebut akan mengurug jalan alternatif, Kita juga akan konfirmasi kepada pihak kepolisian untuk mengamankan,” lanjutnya.
Selain itu, untuk petugas perlintasan kereta api, dia mengaku siap untuk membayar petugas yang menjaga perlintasan kereta api di jalan itu dikelurahan Unyur.
“Kalau dishub tidak menyediakan pos perlintasan kereta api, kami akan meminta tiap kartu keluarga di kelurahan Unyur sebesar Rp500 perak untuk menggaji petugas yang menjaga perlintasan kereta api,” ucapnya.
Selain jalan alternatif, Forum RW kelurhan unyur mengeluhkan drainase saluran air yang ada perumahan dan pemukiman kelurahan Unyur yang tak baik, yang sering mengakibatkan banjir.
“Kami juga minta drainase dari hilir sampai hulu lancar, agar tidak banjir di BIP, TBL, Kedaung dan Lebak Gempol,” katanya.
Oleh Sebab itu , pihaknya pun berharap kepada wakil Ketua DPRD Kota Serang agar bisa direseskan dalam waktu, sehingga menemukan solusi terbaik.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengatakan, jalan alternatif persoalan yang sudah lama, pihaknya pun sudah mengkomunikasikan dengan pemkot Serang, namun tak bisa dilanjutkan karena terkendala surat izin.
“Akhirnya masyarakat inisiatif akan lakukan aksi dengan mengurug jalan tersebut, karena selama ini jalan tersebut untuk mengurai kemacetan,” ucapnya.
Dia juga mengatakan pemerintah lebih peka melihat masyarakat kelurahan Unyur yang berinisiatif mengurug jalan tersebut.
Karena mereka merasakan betul jalan alternatif itu sebagai akses jalan mengurai kemacetan.
“Kalo perintah ngga peka, ngga respon, keterlaluan, bayangkan mereka sampai ingin mengurug jalan pakai dana swadaya. Ini harus betul – betul jadi perhatian pemerintah, karena jalan alternatif akses untuk mengurai kemacetan,” katanya.
(Aden Hasanudin / Editor: Abdul Hadi)
