Puluhan Mahasiswa kembali berunjuk rasa dengan membakar ban di halaman gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Tigaraksa, Senin (28/08/2023) karena kecewa ditutupinya usulan nama Pj Bupati Tangerang.
Aksi tersebut sebagai sikap kekecewaan demonstran terhadap seluruh legislator khususnya para pimpinan, yang hingga kini dinilai enggan menjelaskan secara transparan dalam mengusulkan calon Penjabat (PJ) Bupati Tangerang ke Kemendagri RI.
“Api ini sebagai simbol semangat kami yang tak padam dan tak dapat dipadamkan oleh apapun dan siapapun,” kata salah satu orator, saat tengah menyalakan api.
Bagus, salah satu peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Tangerang, mengungkapkan kekecewaan terhadap pimpinan khususnya Ketua DPRD yang enggan menemui demonstran untuk menjelaskan pengusulan tiga nama calon PJ Bupati Tangerang.
“Kami sayangkan sikap DPRD yang enggan mengklarifikasi kabar liar yang beredar. Di luar sana, beredar dua surat DPRD yang mengusulkan Calon PJ Bupati, ini yang benar yang mana. Kalo (DPRD) diam begini kami pun akhirnya beropini, jangan-jangan (Pengusulan) ini bermuatan kepentingan golongan politik tertentu,” ujar Ketua Cabang HMI Tangerang ini.
Hal senada diungkap Pindo, Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menilai, sikap bungkam 50 anggota DPRD itu tak mencerminkan sikap negarawan.
Menurut Pindo, para wakil rakyat itu dinilai tak layak untuk duduk mewakili rakyat di parlemen daerah.
“Saya rasa dengan habit seperti ini (sikap bungkam), mereka (50 anggota DPRD) tidak cocok untuk kembali menjadi wakil rakyat,” ujar Pindo.
Sebelumnya, surat usulan nama calon PJ Bupati Tangerang terdapat 2 versi. Versi surat yang pertama bernomor B /100.1.4 /.053 /Pim-DPRD/ 2023 yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail (Baca: Rumor Ada 2 Versi, Adi Tiya: DPRD Hanya Kirim 1 Surat Usulan Pj Bupati Tangerang).
Ketiga nama yang diusulkan jadi Pj Bupati Tangerang adalah Belly Isnaini (pejabat kementrian), Deden Apriandi (Sekretaris DPRD Banten) dan Moch Maesyal (Sekda Tangerang.
Surat versi pertama ini sempat diumumkan ke wartawan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPD Kab Tangerang, M Amud bersama Jayusman (Ketua Fraksi Partai Gerinda) dan Nazil Fikri (Fraksi PP) di Ruang Komisi Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (9/8/2023).
Sedangkan kedua bernomor B /100.1.4 /.5203 /pim-DPRD /VIII /2023 yang juga ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail. Fotokopi dan pdfnya beredar di sejumlah kalangan.
Surat versi kedua ini berbeda pada 3 nama yang diusulkanke Kemendagri. Ketiga nama itu adalah Moch Maesyal Rasyid (Sekda Tangerang), M Yusuf (Staf Ahli Gubernur Banten) dan Tabrani (Kepala Dindikbud Banten). (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
