Video Gubernur: Ajak DPRD Banten dan Pemprov Saling Tingkatkan Koordinasi

Featured Video Play Icon

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saling meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Karena kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang sama yang diatur dalam undang-undang, yaitu sebagai kesatuan dari pemerintah daerah.

“Banyaknya hoax atau informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, diperlukan peningkatan koordinasi di antara kedua unsur pemerintah daerah ini,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2017 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (8/5/2018).

Hadir dalam sidang paripurna ini Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Ranta Soeharta, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan undangan lainnya.

Karena itu, Gubernur menilai catatan, saran dan rekomendasi dari DPRD Banten terhadap LKPJ tahun 2017 merupakan amanah atau perintah wakil rakyat untuk dilaksanakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan jajarannya. “Sebab jika tidak, maka kita akan ditanya-tanya atas perkembangan atau pelaksanaan dari catatan, saran dan rekomendasi tersebut,” katanya.

Baca: Gubernur Banten Lantik 69 Pejabat Fungsional

Saran dan rekomendasi itu sangat penting bagi kepala daerah. Karena sebagai gubernur, tidak seluruh kegiatan bisa diawasi dengan cepat dan teliti. “Saya sangat berterimakasih atas hal tersebut. Sebagai manusia tentu saja banyak keterbatasan dan kekurangannya,” ucapnya.

Dia mengingatkan, kritik keras dan dinamis dari anggota DPRD harus dijawab dengan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. “Tapi jujur saya harus akui, kita belum beranjak dari mindset lama, mindset yang pada akhirnya membuat lambat seluruh pergerakan pemerintahan. Ketika ada anggota dewan atau masyarakat yang mengkritik keras, maka harus dijawab dengan kerja keras, hasil yang baik,” katanya.

Tanpa kerja keras, kata Gubernur, jangan berharap bisa mencapai apa yang disepakati dan diinginkan dalam visi dan misi, dalam RPJMD dan target-target yang dikehendaki. “Target-target yang belum tercapai, itu semua menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Tetapi paling tidak saya sebagai manajer harus bisa menggerakan, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan pada aparatur,” ujarnya. (Adityawarman)

Berita Terkait