Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menemui para honorer K1 yang menunggunya seusai apel awal bulan Pemprov Banten di lapangan Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (3/7/2018).
“Apa kabarnya Bapak-Ibu? Bagaimana apa yang bisa dibantu?” kata Andika ramah. Tanpa dikomando, para honorer K1 yang berseragam baju putih itu ingin menanyakan kejelasan nasib mereka kepada Andika.
Wakil Gubernur mengatakan, dia dan Gubernur Banten Wahidin Halim terus menanyakan kejelasan nasib para pekerja honorer K1 kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sebagai pihak yang berwenang terkait dengan persoalan tersebut. “Sampai hari ini saya dan Pak Gubernur menanyakan soal ini ke kementerian. Dalam wakktu dekat ini jika ada agenda saya atau Pak Gubernur bertemu dalam acara dengan Pak Menteri (Menteri PAN dan RB), kami akan desak soal ini,” kata Andika.
Wagub menjelaskan, pada prinsipnya Pemprov Banten ingin pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pekerja honorer K1 kepada pemerintah daerah, sehingga bisa diambil kebijakan oleh Pemprov Banten bahwa pekerja honorer K1 berstatus sebagai pegawai Pemprov Banten yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemprov Banten.
Baca: Dibuka, Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Banten
“Bapak-Ibu kan tahu dari awal, itu yang kami minta dan harapkan ke pemerintah pusat. Kami sangat siap kalau kebijakan pusat seperti itu,” kata Andika yang djawab setuju dari para pekerja honorer K1 yang mengelilinginya.
Andika mengaku, dia dan Gubernur Banten sangat memahami keinginan para pekerja honorer K1 yang mengharapkan mendapat kejelasan status, mengingat pekerjaan yang diemban para pekerja tersebut tidak kalah pentingnya dengan para ASN. “Lebih-lebih kan ini sudah ada yang masa kerjanya belasan tahun ya? Bahkan mungkin sudah ada yang mau pensiun,” imbuhnya.
Andika mengakhiri perbincangan dengan para honorer K1 dengan foto bersama. Andika pun segera menaiki kendaraan golf yang biasa digunakan dia dan Gubernur di lingkungan KP3B, menuju ke kantor Bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah) untuk mengikuti rapat pimpinan bersama para Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang lazim digelar di setiap awal bulannya oleh Gubernur Wahidin.
Sebelumnya, sebanyak 359 honorer kategori 1 (K1) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten hingga kini belum ada kejelasan kapan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Meski berbagai upaya sudah dilakukan, namun hingga kini pun belum membuahkan hasil. Honorer K1 yang ada di lingkungan Pemprov Banten sebanyak 781 honorer sebagian sudah diangkat dan menyisakan 359 honorer belum ada kejelasan. (Siaran Pers Tim Media Wagub Banten)
