Walikota: Banyak PNS Kota Serang Tidak Mau Lulus PBJ Karena Takut

Walikota Serang, Syafrudin menengarai banyak pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sengaja tidak lulus ujian mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa (PBJ). Alasannya, mereka tidak mau ditempatkan di Kantor Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Tanda-tanda keengganan PNS memiliki sertifikat PBJ terlihat sejak Syafrudin menjabat Walikota Serang. “Pegawai Sipil Negara (PNS) kita (Pemkot Serang) jarang atau tidak mau memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa,” kata Walikota Serang saat sidak ke Kantor BPPBJ Kota Serang, Senin (3/8/2020).

Wakota Serang mengemukakan keherannya atas ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang ikut pelatihan PBJ dengan jumlah kelulusan. Setelah ditelusuri, ternyata sejumlah PNS mengaku tidak ingin lulus, karena khawatir ditempatkan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.

“Setelah saya tahu ternyata ada unsur kesengajaan, sengaja tidak lulus. Karena kalau lulus itu akan lari ditempatkan ke ULP ini sebagai tenaga fungsional dan tidak mau menjadi tenaga BPK,” jelasnya.

Baca:

Honor Tidak Sama

Syafrudin mengakui, honor pegawai dan tunjangan kelompok kerja (Pokja) ULP Kota Serang memang tidak sama dengan kabupaten dan kota lainnya di Banten. “Usulan dari Kepala ULP ini untuk bisa memberikan kesehjateraan yang lebih kepada Pokja. Karena pokja itu kerjanya luar biasa, siang dan malam. Harus ada tenaga ekstra dan honornya juga harus sesuai,” katanya.

Sementara Kepala BPPBJ Kota Serang, Koswara Muyana mengatakan, ada sekitar 94 ASN di Kota Serang yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Mereka enggan untuk bergabung. Dia menilai, kemungkinan dikarenakan honor yang kurang ditambah beban kerja yang beresiko. Sebab, di lembaganya itu merupakan tempatnya tender-tender OPD pembangunan.

“Ada 94 orang ASN yang sudah memiliki sertifikat, mereka tersebar di beberapa OPD. Mulai dari seselon 3, 4 dan pelaksana. Ya karena memang faktor kesejahteraannya yang kurang ditambah beban kerja yang berat. Mereka (ASN Kota Serang) enggan kesini (BPPBJ Kota Serang),” ucapnya.

Dia berharap, ASN yang sudah memiliki sertifikat dapat bergabung dengan pihaknya membentuk satuan kelompok kerja (Pokja), sebab saat ini BPPBJ kota Serang sedang kekurangan sumber daya manusia (SDM). (Sofi Mahalali)

Sofi Mahalali

Next Post

Polres Serang Masih Lakukan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2020

Sen Agu 3 , 2020
Kepolisian Resort (Polres) Serang masih melakukan pemetaan terhadap kerawanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang. Pilkada direcanakan digelar 9 Desember 2020. Tingkat kerawanan itu bertambah di antaranya jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) menjadi tiga kali lipat dari 450 ke 1.378 TPS di 17 kecamatan. Kapolres Serang AKBP Mariyono mengatakan, […]