Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membutuhkan tambahan pasokan beras usai sawah seluas 7 hektare di Ciawi mengalami gagal panen atau puso.
Tatang Mulyadi, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor menyebut, pihaknya mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beras.
“Semua terganggu, kebutuhan konsumsi untuk Kabupaten kebanyakan kami mendatangkan dari luar, Karawang, Indramayu,” ujar Tatang, dilansir dari Antara, Kamis (31/8/2023).
Dijelaskan Tatang, dengan kondisi normal dari seluas 38 ribu hektare sawah yang adai di Kabupaten Bogor baru mampu memenuhi 49 persen kebutuhan beras untuk 5,6 juta jiwa penduduknya.
“(Produksi) 6,4 ton beras per hektare dikalikan 38 ribu hektare. Kemudian, dikalikan per kapita berapa kali makan, kali jumlah penduduk, itu tidak cukup, baru terpenuhi 49 persen,” paparnya.
Pemkab Bogor menyebutkan ada sawah seluas 7 hektar di Ciawi, Bogor, yang dikelola oleh dua kelompok tani mengalami gagal panen dampak El Nino.
Distanhorbun Kabupaten Bogor juga mencatat seluas 1,5 hektare sawah mengalami kekeringan berat. Kemudian, kekeringan sedang 39,3 hektare, kekeringan ringan 87,5 hektare, dan terancam kekeringan seluas 388,15 hektare.
Ia memaparkan, untuk kriteria kekeringan ringan ditandai dengan permukaan tanah yang pecah dan tidak ada sumber air.
“Kriteria sedang, tanah lecah, sumber air tidak ada, pertumbuhan sudah terlihat bagus. Kriteria berat, tanah sudah belah, kaki kita juga bisa masuk,” paparnya.
Tatang menyebutkan, Distanhorbun Kabupaten Bogor sedang mengajukan klaim Auransi Usaha Tani Padi (AUTP) khusus bagi dua kelompok tani yang sawahnya seluas 7 hektare mengalami gagal panen.
Setiap satu hektare sawah yang mengalami gagal panen dibayar senilai Rp6 juta oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. “Yang penting sesuai dengan kriteria, per hektare itu Rp6 juta dari klaim asuransi,” kata Tatang.
Editor : Abdul Hadi
