Pemerintah berupaya mencegah risiko potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterngan pers secara virtual, Senin (16/1/2023).
“Dalam jangka pendek, pemerintah akan mendorong anggaran pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.
Demi mencegah PHK dalam jangka menengah, kata Airlangga, pemerintah juga akan melakukan perbaikan struktural di industri hulu dan hilir.
Mulai dari perbaikan rantai pasok, Sumber Daya Manusia (SDM), menyelenggarakan riset dan pengembangan, hingga mempermudah akses pasar.
“Terutama juga mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA). Termasuk CEPA dengan Eropa dan beberapa pasar ekspor non tradisional,” katanya.
Sedangkan terkait penyerapan kerja di daerah, dia menjelaskan, pemerintah pun akan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah bagi program padat karya baik di kota maupun desa.
“Kerja sama government to government juga akan diperluas untuk program pekerja migran,” ucapnya.
Selain itu, inklusi keuangan akan ditingkatkan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Lebih lanjut, Program upskilling dan reskilling seperti Kartu Prakerja pun akan dilanjutkan.
Dikatakan Airlangga, ke depan pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Alam.
“Apalagi dengan Undang – Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sudah memberi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa,” jelasnya.
Kata dia, dalam revisi yang sedang dimatangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, cadangan devisa dalam negeri dapat berasal dari hasil ekspor produk manufaktur atau hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).
Selanjutnya, kredit investasi dan kredit modal kerja juga turut dipastikan ketersediannya guna mendorong hilirisasi bisa dilakukan.
“Demi memastikan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri,” katanya. (Sumber: Ekon.go.id)
Editor: Abdul Hadi
