Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengingatkan soal ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dan gempa dahsyat disertai tsunami atau disebut Megathrust yang berpotensi terjadi di Selat Sunda.
“Apapun bentuknya bencana itu, kami perlu antisipasi dengan melakukan mitigasi bencana,” ungkap Irna Narulita pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Pintar di Kabupaten Pandeglang, Senin (14/2/2022).
Ancaman erupsi GAK dan Megathrust itu disampaikansaat mengikuti kegiatan rapat koordinasi (Rakor) antara Pemprov Banten, BMKG dan Kabupaten Kota di Banten.
Penanganan bencana baik erupsi gunung maupun gempa bumi itu bersifat kongruen dan harus ditangani bersama baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat, bukan hanya Pemkab Pandeglang.
Apalagi, hampir 60 persen rumah di Pandeglang belum dibangun dengan teknik tahan gempa. “Kalau yang sudah terbangun tentu tidak bisa diubah, tapi yang belum, ini harus menggunakan metode rumah tahan gempa,” ujarnya.
Bupati Pandeglang mengaku cemas dengan rumah yang berada di sepadan pantai, terutama berada di 6 kecamatan. Ke-6 kecamatan itu adalah Labuan, Carita, Panimbang, Cigeulis, Cimanggu dan Sumur.
“Ini perlu kami petakan lebih jauh terkait ancaman yang dapat terjadi,” jelasnya.
Dari 6 kecamatan pesisir, Sumur yang harus menjadi perhatian khusus karena dengan dengan patahan. Ada 11.125 jiwa tinggal dipesisir pantai tersebar di 7 desa.
“Saya tidak mau masyarakat kami menjadi korban, untuk itu kami terus melakukan mitigasi hingga pemasangan tanda jalur evakuasi yang kini mulai pada hilang dan membangun kembali sarana komunikasi penyebar luasan informasi,” imbuhnya.
Belajar dari pengalaman gempa yang pernah terjadi di Pandeglang, kata Irna, logistik harus bisa didistribusikan. Untuk itu, akan dibangun 8 lumbung sosial di sejumlah lokasi dengan berkoordinasi dengan Kementrian Sosial.
“Di sana tersedia logistik, sanitasi, genset dan lainnya, karena pelajaran kemarin butuh waktu lama tiba dilokasi bencana untuk mendistribusikan logistik,” sambungnya.
Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan, nampaknya kewaspadaan sudah terbangun di Kabupaten dan Kota di Banten, dan diikuti langkah – langkah kesiapsiagaan.
“Tujuan kita hari ini lebih menguatkan langkah yang sudah terbentuk, sehingga jika bencana itu terjadi kesiapsiagaan sudah terbentuk,” ungkapnya.
Menurutnya, ancaman yang mungkin terjadi menuntut kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian sosial ekonomi.
Kata Dwi Korita, bukan menakuti justru terjadi koordinasi dan kolaboratif untuk mengantisipasi.
“Ujung akhirnya SOP bersama, tidak sendiri – sendiri, nanti diuji SOP tersebut jalan tidak dengan begitu akan terwujud Zero Victims (tanpa korban dan tanpa kerusakan apabila gempa) dan tsunami,” imbuhnya
Dwi Korita mengatakan, pihaknya melihat ada 12 hal yang harus ditindaklanjuti sebagai mitigasi bencana.
Ke-12 itu adalah peta bahaya gempa, Identifikasi penduduk zona bahaya, Identifikasi sumber daya pengurangan resiko, sarana evakuasi, menerapkan bangunan tahan gempa.
Selain itu, gencarkan sosialisasi edukasi untuk masyarakat dan siswa sekolah, gerakan tas siaga bencana, latihan driil gempa dan tsunami, menyiapkan jaringan komunikasi untuk penyebaran informasi, commad center, rencana operasi darurat, dan penataan ruang dan wilayah berbasis resiko gempa.
“Tadi beberapa bagian sudah disampaikan oleh Bupati Pandeglang, tinggal dilakukan pengecekan apa yang belum dilaksanakan,” ujarnya. (Reporter: M Hafidz / Editor: Iman NR)
