Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa jelang Pemilu 2024 diharapkan terbebas dari penggunaan politik identitas yang dapat menyebabkan polarisasi sosial.
Sebab, banyak pihak yang menganggap Pemilu 2019 menyisakan satu pengalaman buruk dalam kehidupan bangsa dan demokrasi di Indonesia.
Hal itu ditandai dengan adanya politik identitas yang menimbulkan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat.
“Polarisasi Pemilu lalu, telah membawa isu – isu identitas, jangan sampai diulangi,” minta Wapres saat hadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Oleh karena itu, kata Ma’ruf Amin, sosialisasi dan kampanye larangan penggunaan politik identitas harus terus dilakukan seluruh pihak terkait.
“Seperti acara dialog kebangsaan, kemudian juga tentu sosialisasi terus dilakukan supaya tak terulang,” tuturnya.
Lebih lanjut, ungkap Wapres, partai politik dan para kontestan Pemilu lainnya pun diharapkan bisa membuat fakta integritas atau kesepakatan – kesepakatan mengenai larangan penggunana politik identitas.
“Saya ingatkan terus supaya partai – partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara – cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa,” tandas Ma’ruf Amin.
Wapres RI pun ditanya terkait apakah ada indikasi penggunaan politik identitas menjelang Pemilu 2024, dia pun mengakui bahwa hal tersebut mulai muncul.
“Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi. Kalau itu tidak segera dicegah, tempat – tempat ibadah, tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye,” tuturnya.
Kemudian, lanjut Wapres, hal itu juga termasuk pesantren yang dikhawatirkan bakal menjadi tempat polarisasi sosial.
“Nanti pembelahan bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat ibadah itu bisa terjadi,” katanya.
Oleh sebab itu, Wakil Presiden pun menegaskan bahwa berbagai indikasi penggunaan politik identitas harus dicegah sehingga tak berlanjut dan menimbulkan perpecahan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, senada dengan Wapres, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun mengungkapkan bahwa nilai – nilai kebangsaan yang asli Indonesia, pluralisme, kebinekaan, dan persatuan bangsa harus digaungkan untuk lawan politik identitas. (Sumber: Wapresri.go.id)
Editor: Abdul Hadi
