Minim APBD, Pemkot Serang Minta Bantuan Pusat Selesaikan 400 Rutilahu

Meski APBD minim, Pemkot Serang menargetkan memperbaiki 400 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang direncanakan rampung tahun 2022.


Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan, 400 unit Rutilahu tersebut telah terdata secara pasti. Hanya kondisi rumah itu belum terdata secara detil.

“Adapun Rutilahu ini kan jumlahnya dinamis ya, masih ada kendala seperti pembangunan rumah warga yang ada di lahan irigasi, lahan jalur kereta, atau aset milik pemerintah tidak bisa kita bangun,” kata Iwan Sunardi seperti dilansir Repulika.Co.Id yang dikuti MediaBantsn.Com, Senin (2/12/2019).

Iwan mengatakan, Pemkot Serang akan meminta bantuan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alasannya, APBD Kota Serang sangat minim untuk menyelesaikan program tersebut.

Rp17,5 Juta

Iwan mengatakan, bantuan yang diberikan, per satu unit rumah sebesar Rp 17,5 juta. Jumlah tersebut dirinci peruntukannya Rp 15 juta yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk membayar petukang.

“Jika ada kekurangannya maka sisanya swadaya warga,” terangnya.

Untuk memberikan fasilitas rumah layak bagi warganya, ia menyebut telah membangun dua Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kampung Kaujon dan Kelurahan Margaluyu. Bahkan akan ada satu rusunawa tambahan yang dikhususkan untuk para nelayan.

“Ada fasilitas rumah susun di Kaujon yang kalau bahasa marketingnya itu harga kaki lima tapi rumah bintang lima lah, kapasitasnya sekitar 250-an rumah. Kalau yang di Margaluyu itu bahkan ada dua tower, kapasitasnya dua kali lipat dari yang di Kaujon, sudah bisa ditempati tapi belum jadi milik Pemkot sepenuhnya. Lalu ada juga mudah-mudahan sebentar lagi ada rusun khusus nelayan, itu buat warga nelayan yang ada di Kasemen,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya telah mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR, untuk merehabilitasi rutilahu. Bantuan tersebut, diberikan untuk 128 unit, terdiri atas Kelurahan Bendung sebanyak 25 unit, Kelurahan Banten 56 unit, Kelurahan Kaligandu 9 unit, Kelurahan Kalodran 13 unit, dan Kelurahan Pancalaksana 25 unit.

“Kondisinya saat ini dua kelurahan, yakni Kelurahan Bendung dan Pancalaksana telah rampung 100 persen. Kemudian, kelurahan lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Secara keseluruhan, target kami rampung hingga akhir tahun ini. Insyaallah bisa kami kejar, karena saat ini pengerjaannya tinggal 30 persen tahap penyelesaian. Jadi, kami optimistis, pekerjaan rumah ini sudah bisa selesai dan taget tercapai,” tuturnya.

Terkait bangunan rumah tidak layak yang ada di atas tanah negara dia menyebut ada sekitar ribuan di Kota Serang. Bangunan tersebut meski tergolong rutilahu tidk bisa dibangun oleh pemkot. “Jadi yang dibantu saat ini tanah milik sendiri, misalnya yang berada di pinggiran sungai, itu bukan disebut tidak layak huni. Akan tetapi, itu masuk dalam bangunan liar. Karena yang mereka gunakan itu tanah milik negara,” jelasnya. (Republika.co.id/IN Rosyadi)

IN Rosyadi

Jurnalis at MediaBanten.Com
Menjadi wartawan sejak tahun 1984 pada Harian Umum (HU) Kompas, kemudian mengundurkan diri pada Agustus 1999 dan menjadi wartawan harian sore Sinar Harapan pada tahun 2001 hingga tahun 2015, saat koran sore ini bangkrut. Pengalaman ini memadai untuk menjadi seorang editor yang mumpuni.

Berita Terkait