Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Pertemuan ini dilakukan untuk percepatan satu data pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan kesamaan data karena sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan APBD 2024.
“Kami Pemprov DKI sangat concern dengan satu data pembangunan ini. Terutama nanti data dari BPS, Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Koordinator. Karena Pemprov DKI memiliki anggaran jaring pengaman sosial yang cukup banyak,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam siaran pers Diskominfotik DKI Jakarta.
Heru menegaskan, dalam mendistribusikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat, harus dilakukan berdasarkan data agar tepat sasaran.
Misalnya data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Kalau data kami tidak jelas, maka dikhawatirkan akan ada unsur pemborosan APBD dan ketidaktepatan sasaran penerima program jaring pengaman sosial,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta.
Semua program jaring pengaman sosial ditargetkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta.
Heru menegaskan, Pemprov DKI harus membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan atau kemiskinan ekstrem.
“Masyarakat miskin di Jakarta, kami harus urus. Itu intinya. Jadi goalnya adalah percepatan satu data pembangunan. Kalau sudah terupdate, maka kami bisa melakukan efisiensi anggaran jaring pengaman sosial, sehingga bisa melakukan penghematan anggaran, namun tetap bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Anggaran hasil efisiensi tersebut, katanya, bisa dialihkan untuk mendukung program pembangunan lainnya di Jakarta, seperti pengembangan transportasi publik seperti Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, perbaikan RW kumuh, hingga penyediaan air bersih bagi warga.
“Data itu harus benar-benar fix. Karena kalau kami bisa efisiensi anggaran, maka anggaran itu bisa kami pakai untuk program pembangunan lain. Sekali lagi untuk siapa? Untuk warga Jakarta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Heru. (Siaran Pers Diskominfotik DKI Jakarta)
Editor Iman NR
