Rektor UIN SMH Banten, Prof Wawan Wahyudin mengkritisi sejumlah persoalan yang harus dibenahi menjelang seratus hari Al Muktabar menjabat Pj Gubernur Banten.
Persoalan itu antara lain tidak maksimalnya pemanfaatan Banten International Stadium (BIS), kesemrawutan transportasi, pengangatakan kepala sekolah, SMA terbuka dengan istilah Metaverse, Masjid Al Bantani di lingkungan Pemprov Banten dan stunting.
Rektor UIN SMH Banten mengatakan, hingga saat ini pengelolaan dan pemanfaat BIS belum maksimal.
“Kami maklum mungkin masih masa pemeliharaan. Tapi menurut saya di era PJ Gubernur Banten mustinya membuat agenda atau even-even yang mendatangkan pemasukan untuk PAD maupun meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti Rektor UIN SMH Banten ini soal political will dari Pj Gubernur Banten untuk membenahi transportasi darat di Kota Serang yang dinilai semrawut dan tidak tertib trayek.
“Terlebih dalam beberapa waktu ke depan, berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Serang mulai aktif menjalankan kegiatannya secara penuh atau offline. Tentu ini harus dibenahi dan Provinsi Banten ikut bertanggung jawab,” katanya.
Dia menunjukan, hingga saat ini denah atau petunjuk lalu lintas yang mengarahkan ke perguruan tinggi belum memadai. “Seharusnya ini disiapkan oleh Dishub,” katanya.
UIN SMH Banten saat ini sedang menjajaki untuk pengadaan bus khusus mahasiswa dengan sebuah perusahaan swasta nasional.
“Bus khusus mahasiswa ini tidak akan terwujud tanpa ada kerjasama, sinergi dan kolaberasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Wawan Wahyudin juga menyoroti banyak sekolah yang jadi kewenangan Pemprov Banten tidak memiliki kepala sekolah definitif. Sekolah itu adalah SMA, SMK dan sekolah khusus. Lebih banyak kepala sekolah dijabat oleh Plt.
“Pengangkatan kepala SMK dan SMA yang berada di bawah kewenangan Pemprov Banten mustinya disegerakan, diprioritaskan sehingga tidak terhambat memajukan dunia pendidikan,” ujarnya.
Sorotan lain adalah soal SMA Metaverse atau sejatinya adalah SMA Terbuka. “Idenya bagus untuk meningkatkan angka partisipasi murid. Tetapi harus disosialisasikan agar paham, harus ada payung hukumnya. Jangan dipaksakan,” ucapnya.
Keberadaan Masjid Raya Al Bantani di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) juga dikritik karena selalu sepi.
“Buat akses umum yang langsung ke masjid tersebut agar digunakan masyarakat di sekitarnya. Bisa menjadikan masjid itu untuk keperluan even keagamaan dari kabupaten dan kota, tidak perlu eksklusif. Anggarannya tidak perlu juga dari APBD,” katanya.
Menjelang 100 hari jabatan Pj Gubernur Banten, katanya, perlu komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaikan stunting.
Caranya Pj Gubernur Banten mengajak perusahaan swasta untuk menjadi orangtua asuh agar cepat dan tepat. Penanganan stunting akan menjaga dan menghasilkan generasi yang baik ke depan secara kesehatan. (* / Editor: Iman NR)
