Para alim ulama yang tergabung di lembaga dan organisasi masyarakat (ormas) islam di Kabupaten Serang menyatakan siap membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Caranya dengan mengedukasi dan menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat, dengan catatan masalah ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah karena berdampak terhadap imun masyarakat itu sendiri.
Hal itu disampaikan Salah satu ulama asal Kecamatan Tunjungteja Ahmad Hudori usai Rapat Koordinasi Ulama Umaro Kabupaten Serang Penanganan Covid-19 di aula Brigjend KH Syam’un Pemkab Serang, Kamis (29/7/2021).
Rapat diikuti perwakilan lembaga dan organisasi islam se-Kabupaten Serang. Hadir Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Nanang Supriatna, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi, dan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemkab Serang Febrianto, serta dari unsur Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Serang.
Hudori menyayangkan masih banyak pihak yang belum memahami kebijakan pemerintah menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Contohnya, soal penutupan masjid yang dianggap masyarakat bertentangan dengan agama.
“Padahal kan anjuran pemerintah tidak menyeluruh. Prakteknya anjuran itu melihat wilayah, apakah zona merah atau zona apa. Kalau zona merah ya tutup. Kan fungsi masjid bisa pindah ke rumah untuk salat dan dzikir demi mencegah kerumunan di saat kondisi pandemi saat ini,” ujar pemilik Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan Melanggah Kecamatan Tunjungteja itu.
Baca:
Untuk iu, kata Hudori, pihaknya siap membantu pemerintah menyosialisasikan dan mendorong kepada masyarakat agar mau mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, seperti menerapkan prokes dan mematuhi PPKM.
Hudori meminta pemerintah memperhatikan masalah ekonomi masyarakat ketika diterapkannya kebijakan PPKM. Hal itu, menurut Hudori, agar tujuan vaksin untuk meningkatkan imun masyarakat efektif.
“Bagaimana imun mau kuat kalau ekonomi masyarakatnya sulit. Ini yang harus diperhatikan pemerintah supaya bantuan tepat sasaran. Soalnya kalau masyarakat pikirannya tertekan karena masalah ekonomi, sekalipun divaksin juga enggak ngaruh,” tukas Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang ini.
Meski demikian, pihaknya harus mendukung kebijakan pemerintah karena dinilainya sudah sesuai syariah islam. Untuk itu, pihaknya mengimbau semua ulama untuk satu suara bahwa virus corona itu nyata. Menurutnya, penerapan prokes tidak bertentangan dengan agama.
“Cuci tangan kan sunah, karena bisa saja tangan atau kaki mengandung bakteri. Ya kta berharap saling bersinergi agar pandemi segera selesai, baik dari sisi kesehatan maupun sisi spiritualnya,” tandasnya.
Hudori juga mengingatkan agar jangan ada provokasi saat pemerintah sedang berupaya menangani pandemi, terutama dari kalangan ulama.
“Pokoknya jangan memberikan perlawanan kepada pemerintah sehingga di masyarakat terjadi pengabaian yang menjadi kebijakan pemerintah,” pesan Katib Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Serang itu.
Sementara itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, pihaknya sengaja mengundang para alim ulama untuk membangun silaturahim dalam konten lebih spesifik, yakni menangani pandemi Covid-19 yang saat ini sangat luar biasa.
Pandji menilai, sosialisasi penerapan prokes kepada masyarakat melalui instansi pemerintahan belum berhasil. Lantaran itu, menurut Pandji, pandemi Covid-19 merupakan persoalan semua komponen masyarakat, termasuk di dalamnya ulama untuk dapat memberikan edukasi, sosialisasi, serta pencerahan kepada masyarakat agar bersama-sama menangani Covid-19.
“Mau tidak mau para ulama kita ajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Covid itu nyata dan berbahaya, belum ketemu obatnya sampai sekarang,” ujarnya.
Pandji juga mengajak, para alim ulama dan masyarakat untuk memerangi berita bohong atau hoax yang membuat masyarakat keliru mengartikan kebijakan pemerintah. Terkait dampak PPKM yang konsekwensinya pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat berpenghasilan harian, kata Pandji, pihaknya dipastikan akan memberikan bantuan tersebut melalui Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kalau tidak tepat sasaran karena mungkin terjadi salah data, tapi persentasenya masih dalam batas toleransi. Tapi PPKM sekarang ini sudah banyak kelonggaran. Untuk itu, saya mengajak para alim ulama dan massyarakat untuk sama-sama melawan Covid-19,” pungkas Ketua Organisasi Radio Amatir (Orari) Banten itu. (Reporter: / Editor: Nizar)
