Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) resmi mendesak Taliban untuk membatalkan semua kebijakan terkait kebebasan kaum perempuan di Afghanistan, Selasa (27/12/2022).
Mengutip dari VoaIndonesia, Minggu (1/1/2023), menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah menyerukan partipasi penuh, setara dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan,
Hal tersebut juga mengecam larangan yang diberlakukan Taliban pada perempuan untuk mendapat pendidikan Universitas atau bekerja untuk kelompook bantuan kemanusiaan.
Tepat pada 24 Desember 2022 lalu, Tailban memerintahkan LSM lokal dan asing di Afghanistan untuk tidak membiarkan staf perempuan di lembaga mereka bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Perintah tersebut tak berlaku langsung untuk PBB. Namun, banyak dari program PBB dilaksanakan oleh LSM yang harus tunduk pada keputusan Taliban.
Larangan bagi perempuan untuk berkuliah dan bekerja diumumkan pada minggu lalu oleh Taliban saat Dewan Keamanan PBB sedang melangsungkan pertemuan di New York.
Anak – anak perempuan di negara tersebut sebelumnya telah dilarang bersekolah di bangku SMA sejak Maret lalu.
Dewan keamanan PBB juga mengatakan bahwa larangan terhadap perempuan pekerja kemanusiaan yang diumumkan pada Sabtu (24/12/2022) lalu.
“Pembatasan ini bertolak belakang dengan komitmen yang dibuat Taliban pada rakyat Afghanistan dan juga harapan masyarakat Internasional,” kata Dewan Keamanan PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di Twitter bahwa pembatasan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.
“Tindakan untuk mengecualikan dan membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan,” tambahnya.
Enam kelompok bantuan global utama, yang upaya kemanusiaannya menjangkau jutaan warga Afghanistan, pada hari Minggu (25/12/2022).
Enam kelompok tersebut mengatakan mereka menghentikan operasi kemanusiaan di Afghanistan lantaran mereka tidak dapat menjalankan program mereka tanpa staf perempuan.
Selain itu, Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa 97 persen warga hidup dalam kemiskinan, dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta gadis remaja di larang sekolah.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) resmi mendesak Taliban untuk membatalkan semua kebijakan terkait kebebasan kaum perempuan di Afghanistan, Selasa (27/12/2022).
Mengutip dari VoaIndonesia, Minggu (1/1/2023), menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah menyerukan partipasi penuh, setara dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, serta mengecam larangan yang diberlakukan Taliban pada perempuan untuk mendapat pendidikan Universitas atau bekerja untuk kelompook bantuan kemanusiaan.
Tepat pada 24 Desember 2022 lalu, Tailban memerintahkan LSM lokal dan asing di Afghanistan untuk tidak membiarkan staf perempuan di lembaga mereka bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Perintah tersebut tak berlaku langsung untuk PBB. Namun, banyak dari program PBB dilaksanakan oleh LSM yang harus tunduk pada keputusan Taliban.
Larangan bagi perempuan untuk berkuliah dan bekerja diumumkan pada minggu lalu oleh Taliban saat Dewan Keamanan PBB sedang melangsungkan pertemuan di New York.
Anak – anak perempuan di negara tersebut sebelumnya telah dilarang bersekolah di bangku SMA sejak Maret lalu.
Dewan keamanan PBB juga mengatakan bahwa larangan terhadap perempuan pekerja kemanusiaan yang diumumkan pada Sabtu (24/12/2022) lalu.
“Pembatasan ini bertolak belakang dengan komitmen yang dibuat Taliban pada rakyat Afghanistan dan juga harapan masyarakat Internasional,” kata Dewan Keamanan PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di Twitter bahwa pembatasan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.
“Tindakan untuk mengecualikan dan membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan,” tambahnya.
Enam kelompok bantuan global utama, yang upaya kemanusiaannya menjangkau jutaan warga Afghanistan, pada hari Minggu (25/12/2022).
Enam kelompok tersebut mengatakan mereka menghentikan operasi kemanusiaan di Afghanistan lantaran mereka tidak dapat menjalankan program mereka tanpa staf perempuan.
Selain itu, Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa 97 persen warga hidup dalam kemiskinan, dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta gadis remaja di larang sekolah.
Editor: Abdul Hadi
