Ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kementrian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Transkasi janggal ini di luar yang sudah dilaporkan Rp500 miliar yang berasal dari RAT, pejabat Ditjen Pajak dan keluarganya.
Demikian dinyatakan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) usai acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).
“Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp500 miliar (temuan PPATK),” kata Mahfud dilansir CNNIndonesia, dikutip MediaBanten.Com.
Mahfud mengaku sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
“Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak,” ujarnnya.
Sebelumnya Kemenkeu menemukan harta tak jelas milik 69 pegawai. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah memeriksa anomali harta kekayaan pegawai internal itu.
Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat mutasi rekening milik pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo tembus Rp500 miliar selama periode 2019-2023.
Mutasi itu dilakukan dari 40 rekening milik Rafael dan keluarganya. Mutasi rekening memuat informasi pelbagai transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening, seperti kredit, debit dan saldo rekening yang ada pada tanggal tertentu.
Kementrian Keuangan menjadi sorotan setelah kasus MDS, anak RAT, Pejabat Ditjen Pajak menghajar David, anak pengurus PB NU hingga koma. Buntut kasus ini RAT dipecat dari jabatannya, kemudian mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN).
RAT pun kini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas harta kekayaannya yang direkayasa bukan sebagai bukan miliknya mulai dari mobil Rubicon, Moge, rumah mewah, kafe dan sejumlah usaha lainnya. PPATK mencatat ada Rp500 miliar transaksi mencurigakan dari 40 rekening terkait RAT.
Imbas lainnya adalah Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta dicopot dari jabatannya, karena memamerkan harta kekayaan di media sosial yang dinilai Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai tindakan yang tidak layak dan menyakiti masyarakat.
Reaksi atas harta kekayaan para pegawai Ditjen Pajak serta Bea Cukai pun menjadi sorotan. Berbagai reaksi dari masyrakat hingga Presiden RI, Joko Widodo menyebut, gaya hidup hedon sebagai tidak pantas bagi pejabat dan harus ditangani.
Sedangkan Kader Nahdlatul Ulama (NU) Kota Serang dan Banser Banten meminta jangan ada pihak yang membelokan arah ke isu SARA atau melindungi pelaku dalam kasus MDS, anak pejabat Pajak yang menganiaya David atau Cristalino David Ozora, anak salah satu pengurus PB NU hingga mengalami koma (Baca: Banser Banten: Jangan Ada Isu SARA Kasus Anak Pejabat Pajak Aniaya David).
“Kami minta kasus ini dituntaskan, jangan ada pihak yang melindungi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan jangan ada yang membelokan kasus ini ke isu SARA. Korban adalah mualaf dan kader NU, kami akan membelanya,” kata Ahmad Nuri, Ketua Banser Banten.
Pernyataan Banser Banten dan kader NU Kota Serang digelar di Ponpes Al Fathaniyah, Tengkele, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin malam (27/2/2023).
Sebelum pernyataan dilakukan, kader NU dan Banser menggelar doa bersama untuk kesembuhan David. Doa bersama itu dipimpin KH Matin Syarkowi, Pimpinan Ponpes Al Fathaniyah. Ratusan Kader NU dan Banser Banten hadir dalam acara tersebut. (Dari berbagai sumber / INR)
Editor Iman NR
- Ombudsman RI Masih Investigasi Pemagaran Laut di Tangerang - 16/01/2025
- Petani Kabupate Lebak Masih Pertahankan Padi Huma - 16/01/2025
- DPRD Umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Terpilih - 15/01/2025
