Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepimpinan kepala daerah dalam mengatur program dan anggaran penting dalam pengendalian inflasi.
“Kemampuan ‘leadership’ kepala daerah untuk mengatur program dan anggaran hal penting, kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk memanage dengan baik,” katanya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (9/1/2023).
Dalam rakor tersebut, kata Mendagri realisasi pendapatan daerah sampai akhir tahun 2022 mencapai 96,06 persen.
Tito Karnavian juga mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen.
Sedangkan di tingkat Provinsi, kata dia, ada Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Bali.
Kemudian untuk yang Kabupaten, Mendagri Tito menganggap pemimpin luas biasa lantaran targetnya ada 137 persen dari awal tahun.
Hal itu seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, hingga Tanah Bumbu.
Tito memaparkan realisasi belanja rata – rata pemerintah daerah mencapai 86,38 persen.
Realisasi belanja tertinggi tingkat Provinsi dicapai Kepualauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen.
Dilansir dari laman Kemendagri, Selasa (10/1), rata – rata realisasi belanja tingkat nasional sebesar 90,66 persen.
Namun, lanjut Mendagri Tito, ada pula Provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.
“Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Seda tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen berarti 30 persen ada di bank,” kata dia.
Selanjutnya, Mendagri mengingatkan Maluku Utara yang realisasi belanja hanya 79 persen. Belanja daerah tersebut tentunya perlu ditingkatkan.
“Kaltim ini kaya banget, 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen,” ungkapnya.
Tito merinci ada 19 Pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah.
Kemudian, lanjutnya, ada 9 Pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.
Dia juga mengucapkan terima kasih terhadap 19 Pemda yang telah memberikan laporan harian mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Balangan, Batang, Demak, Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pengandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Batam, Dumai, dan Kota Surabaya.
Sementara sembilan Pemda yang sama sekali tak memberi laporan pelaksanaan yaitu Kabupaten Merauke, Nabire, Pengunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo Intan Jaya, dan Deiyai.* (Sumber: Kemendagri)
Editor: Abdul Hadi
