Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyoroti proyek pemerintah yang berpotensi mangkrak. Proyek itu adalah kereta cepat Jakarta – Bandung, Kawasan Ekonomi Khsusu (KEK) dan Kawasan Industri (KI) serta sejumlah pelabuhan.
“Sorotan utama tentu saja Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena proyek ini telah molor berkali-kali disertai pembengkakan biaya (cost overrun) yang luar biasa“, ujar Direktur Eksekutif PUKIS MM Gibran Sesunan, dalam siaran pers di Yogyakarta yang diterima MediaBanten.Com, Kamis (21/7/2022).
Menurut Gibran Sesunan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, PT KAI (Persero) mengakui bahwa proyek ini kemungkinan terhenti dan target operasionalnya kembali tertunda apabila PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak segera menerima suntikan modal dari negara.
Proyek yang disorot berikutnya adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat sejumlah KEK dan KI yang cenderung jalan di tempat tanpa kemajuan yang signifikan.
“Di lokasi hanya terpasang plang, namun tidak ada pembangunan sarana dan prasana serta tidak ada investasi yang masuk, contohnya di KEK Bitung”, kata Gibran.
Menurut Gibran, masalah di KEK Bitung menimbulkan kerugian yang besar. Selain minimnya manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah, PT Jasa Marga (Persero) Tbk pun mengeluhkan volume lalu lintas Jalan Tol Manado-Bitung yang terlampau rendah.
Sementara biaya operasional sangat tinggi sehingga membuat tekor kas BUMN. Padahal tol ini dibangun untuk mendukung KEK Bitung, sementara KEK-nya sendiri malah tidak berjalan.
Terakhir, proyek pelabuhan yang digadang-gadang menjadi hub internasional, namun malah bersaing dengan sesama pelabuhan di dalam negeri.
Contohnya, Pelabuhan Kuala Tanjung dengan Pelabuhan Belawan serta Pelabuhan Patimban dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Pangsa pasarnya cenderung sama sehingga pelabuhan-pelabuhan yang lokasinya berdekatan terkesan bersaing satu sama lain dan menjadi sulit berkembang”, terang Gibran.
Gibran berpendapat, pemerintah mesti lebih fokus dan perlu segera menentukan prioritas sehingga nantinya pelabuhan kita mampu menandingi pelabuhan-pelabuhan milik negara lain.
Alternatifnya, pemerintah perlu mengatur strategi pengembangan pelabuhan agar bisa saling mendukung, bukan malah berkompetisi.
Terlepas dari potensi mangkrak tersebut, PUKIS menilai masih ada waktu bagi pemerintah untuk berbenah.
“Waktunya sangat sempit, hanya sekitar dua tahun, sehingga perlu dimaksimalkan. Apalagi, 2024 merupakan tahun politik, biasanya konsentrasi pemerintah sudah mulai terpecah”, imbuh Gibran.
“Jika tidak ada upaya pembenahan dan percepatan sejak saat ini, proyek-proyek tersebut akan menjadi noktah merah bagi pemerintahan Jokowi dan tentunya menjadi beban bagi pemerintahan mendatang”, pungkas Gibran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak akan ada proyek mangkrak di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2024 nanti.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Jakarta, 15 Juli 2022. (Rilis PUKIS / Editor: Iman NR)
