Tim Asistensi dan supervisi Operasi Mantap Brata (OMB) Mabes Polri 2019 melakukan asistensi di dua tempat di wilayah hukum Polres Serang yaitu di gedung catur Kecamatan Ciruas dan di Posko Operasi OMB Polres Serang. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan administrasi dan tahapan perencanaan serta pelaksanaan giat OMB oleh wakil ketua Tim Supervisi.
Kegiatan asistensi dan supervisi ini di hadiri oleh ketua Tim Supervisi Mabes Polri Brigjen Pol Nasri, Karo Rena Polda Banten, Kabid Humas Polda Banten, Kapolres Serang, Wakapolres Serang, PJU Polres Serang, Kapolsek dan personil PAM TPS Jajaran Polres Serang.
Dalam paparannya Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan menyampaikan bahwa wilayah hukum Polres Serang terbagi menjadi tiga wilayah hukum, yaitu Polres Serang, Polres Serang Kota dan Polres Cilegon, Polres Serang akan dibantu oleh BKO TNI dan Brimob Polda Banten.
Dalam pilkada serentak ini, kata Kapolres, ada beberapa titik kerawanan divwilayah Polres Serang yaitu di Kecamatan Tanara dan Kecamatan Tirtayasa yaitu Pulo Tunda.
Baca: KASN: Sanksi Sedang dan Berat Akan Dikenakan ASN Pendukung Calon DPD RI
“Mohon bimbingan dari tim Supervisi dan Asistensi Mabes Polri untuk arahan anggota yang akan pengaman di TPS tanggal 17 April 2019 nanti” ujar, Kamis (11/4/2019).
Menanggapi itu, Ketua Tim Supervisi dan Asistensi Mabes Polri Brigjen Pol Nasri sebagai ketua Tim Preventif di Mabes Polri, Banyak isu – isu hoax di media sosial yang akan di goreng oleh kelompok tertentu untuk menciptakan situasi menjadi tidak aman, yang mana saat ini sudah terjadi perang Isu – Isu yang timbul baik di atas permukaan ataupun di bawah permukaan.
“Didalam setiap Operasi Pemilu lakukan pengamanan baik orang, benda, lokasi dan kegiatan terus monitoring setiap kegiatan KPPS dan situasi lingkungan sekitar,” ungkap Nasri.
Adapun titik krusial dan potensi konflik adanya tekanan psikis dan tekanan fisik yang di lakukan oleh oknum – oknum yang ingin membuat situasi pada pemungutan suara menjadi gaduh dan tidak kondusif.
“Lakukan monitoring Panitia KPU agar tidak terjadi penggelembungan surat suara, karena masih banyak ditemukan DPT ganda di setiap TPS sehingga akan menimbulkan konflik,” ujarnya
Mantan Direskrim Polda Banten menambahkan perlunya antisipasi timbulnya gesekan di TPS. Personil harus melakukan koordinasi dengan KPPS sehingga tidak ada penggelembungan surat suara yang akan menjadikan situasi menjadi tidak kondusif. “Lakukan juga pengamanan dan koordinasi dengan PPK untuk pengamanan di setiap titik rawan sehingga tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.”
“Yang terpenting dilakukan pencatatan baik nama, alamat, dan no telepon di setiap KPPS dan Linmas di setiap TPS, latihkan sistim Pengamanan kepada Linmas, buat peta lokasi setiap TPS untuk memudahkan Kapolsek memonitoring di setiao TPS.” pungkasnya. (haryono)
