Pemerintah terus mendorong pembangunan mal pelayanan publik (MPP) digital sekaligus percepatan transformasi pelayanan publik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1).
Dikatakan Wapres, MPP Digital merupakan teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut, kata Ma’ruf Amin, hal itu merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi.
Menurut Wapres, MPP digital juga dikoordinasikan secara nasional dapat meningkatkan efesiensi anggaran serta senada dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.
“MPP digital yang dikoordinasikan secara nasional juga dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Pepres 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,” ujarnya.
Ma’ruf Amin juga meminta jajarannya terkait mulai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga perusahaan BUMN Bank Mandiri dan Telkom Indonesia untuk menuntaskan desain MPP digital hingga akhir Februari 2023 sudah ada pilot preject.
“MenPANRB agar mengoordinasikan langkah – langkah tepat dan konkret untuk pembangunan MPP digital, termasuk integrasi proses bisnisnya,” ungkapnya.
Sedangkan kepada Mendagri, Wapres menginstruksikan agar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) digital beserta kelembagaan MPP digital.
“Kekurangan talenta digital di daerah ini, supaya dapat diatas melalui sentralisasi pengembangan sistem dan data yang menjamin kualitas dan keamanan sistem,” ucapnya;
Selanjutnya, Ma’ruf Amin memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mendukung dari sisi anggaran.
Wapres juga minta Menkeu mendorong Lembaga Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kementerian Keuangan turut membangun desain platform digital layanan MPP.
Kemudian, Wapres juga mendorong Menteri Kominfo untuk mendukung menguatkan pusat data nasional (PDN) untuk operasional sistem MPP digital secara nasional sekaligus menyiapkan infrastruktur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan MPP yang tebaik.
Ma’ruf Amin juga berharap langkah percepatan ini bisa segera tercapai. Hal ini bagian daripada transformasi dan juga termasuk dalam rangka penyiapan satu data nasional dan pelayanan yang cepat. (Sumber: Setkab)
Editor: Abdul Hadi
