Proyek kapal perang Malaysia segera dilanjutkan, namun harus ditinjau ulang. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamad Hasan, Sabtu (10/12/2022).
Dikatakan Hasan, dia perlu diberi pengarahan segera untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas proyek Littoral Combat Ship (LCS) bernilai miliaran ringgit yang sempat tertunda.
“Saya akan mendapatkan pengarahan dar pihak – pihak terkait sehingga saya memiliki pemahaman yang lebih dalam latar belakang dan isu yang terlibat,” ujarnya.
Mengutip dari Channel News Asia, Senin (12/12/2022), mereka akan pastikan kapal perang tersebut dibangun, dan kata Hasan tidak ada gunanya bicara sejarah.
Proyek kapal Littoral Combat Ship merupakan aset strategis angkatan bersenjatan Malaysia.
Lebih lanjut, kata Hasan, dia akan bekerja sama dengan pimpinan kementerian untuk memastikan fregat dibangun dan dikirimkan.
“Saya akan meminta pemerintah untuk mempelajarinya dengan baik dan kami akan memastikan kapal ini dibangun dan diselesaikan dengan sebaik mungkin,” katanya.
Pada bulan Agustus tahun ini, Komite Akun Publik (PAC) parlemen Malaysia mengajukan laporan tentang pengadaan kapal kombatan pesisir.
Dua tahun setelahnya akan memulai penyelidikan antas kontrak RM9,13 miliar atau USD2,05 miliar.
Selain itu, panitia juga mengatakan, proyek untuk membangun kapal diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada Galangan Kapal Angkatan Laut Boustead melalui negosiasi langsung.
Pemerintah juga telah membayar RM6,08 miliar atau 66,65 persen dari biaya sejauh ini.
Namun, satu kapal LCS pun belum diserahkan. Menurut Ketua PAC dan MP Ipoh Timor Wong Kah Woh, lima kapal LCS seharusnya sudah selesai dan diserahkan kepada mereka pada Agustus 2022.
Masalah tersebut juga pertama kali menarik perhatian publik pada Agustus 2022 saat penyampaian laporan auditor jenderal tahun 2019 di parlemen.
Secara keseluruhan, PAC juga mengadakan sembilan putaran persidangan dari November 2020 hingga Maret 2022.
Di antara mereka yang dipanggil ke persidangan adalah Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan saat itu Hishammuddin Hussein yang juga menjabat dari Mei 2013 hingga Mei 2018.
Selain itu, mantan kepala angkatan laut Laksamana Abdul Aziz Jaafar dan pejabat dari anak perusahaan Boustead.
(*/Editor: Abdul Hadi)
