Anwar Ibrahim akhirnya disumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 atau yang baru setelah Raja Malaysia al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah bersama 9 raja lainnya menyetujuinya, Kamis sore (24/11/2022).
Pemilihan Umum Malaysia untuk memilih Perdana Menteri (PM) sempat menemui kebuntuan, disebabkan suara calon baik Anwar Ibrahim maupun Muhyidin Yassin (incumbent / patahana) tidak mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
“Setelah mempertimbangkan pandangan Yang Dipertuan Agung Pemimpin Malaysia, Raja telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10,” sebut pernyataan dari Istana Negara pada Kamis, dikutip dari BBCIndonesia.
Koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim memperoleh 82 kursi parlemen, disusul Perikatan Nasional 73 kursi. Sedangkan Barisan Nasional yang berkuasa merosot ke peringkat tiga dengan 30 kursi parlemen. Masih ada satu daerah pemilihan yang belum dihitung.
Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mencalonkan diri pada usia 97, gagal mempertahankan kursinya di daerah pemilihan Langkawi.
Jumlah kursi parlemen Malaysia yang diperebutkan dalam pemilu adalah 222. Namun pemilihan di satu daerah pemilihan ditunda ke tanggal 7 Desember menyusul kematian seorang kandidat. Dengan demikian total kursi parlemen yang diperebutkan kemarin adalah 221.
Koalisi parpol harus memenangkan setidaknya 112 kursi untuk membentuk pemerintah, dan menunjuk perdana menteri.
Tapi karena ada penundaan di satu daerah pemilihan, maka koalisi minimal harus mendapat 111 kursi.
Dengan hasil itu, maka koalisi-koalisi yang unggul dalam perolehan suara harus berusaha menggandeng koalisi lain atau partai-partai lain.
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengaku koalisinya, Pakatan Harapan (PH) berhasil mengumpulkan cukup suara untuk membentuk pemerintah baru, tanpa menjabarkan siapa-siapa saja yang digandeng.
“Kita telah mencapai angka 111, 112,” katanya dalam jumpa pers di Subang Jaya pada Minggu dini hari (20/11/2022).
Negosiasi alot berjalan selama lima hari, untuk mencapai kesepakatan tentang pemerintahan baru, di mana berbagai kombinasi partai dan bentuk aliansi dibahas, dan kemudian ditolak.
Banyak pemimpin politik memiliki perbedaan pribadi dan ideologis, sehingga sulit untuk menemukan satu suara.
Pada akhirnya keputusan diambil oleh Raja Abdullah, yang lalu memanggil semua pemimpin ke istana dan menemukan titik temu yang memadai.
Tidak jelas bentuk pemerintahan baru nanti; apakah koalisi formal partai, pemerintahan partai minoritas, atau pemerintahan yang menyatukan semua partai utama.
Menolak Anwar
Muhyiddin Yassin selaku pimpinan PN telah menyatakan tidak akan bekerja sama dengan PH.
“Untuk membentuk pemerintah pimpinan PN, saya akan berbicara dengan partai-partai di Sabah dan Sarawak,” katanya.
Di Sarawak terdapat koalisi GPS yang memperoleh 22 kursi, di Sabah ada koalisi GRS dengan enam kursi dan Partai Warisan dengan tiga kursi.
Dengan demikian kunci ke Putrajaya terletak pada kemampuan PH atau PN untuk meraih dukungan dari koalisi-koalisi yang lain.
Hasil pemilu kali ini sesuai dengan perkiraan para analis bahwa kubu oposisi semakin terpecah belah dengan semakin banyaknya partai yang merebutkan lumbung suara yang sama.
Namun mereka pada umumnya tidak menyangka jika koalisi Barisan Nasional – yang berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957, kecuali ketika dikalahkan oposisi pada 2018 walau hanya 22 bulan – akan terperosok seperti ini.
Dalam pemilu 2018, koalisi pimpinan UMNO itu mendapat 79 kursi parlemen. Sekarang BN hanya meraih 30 kursi.
Peningkatan jumlah pemilih dikarenakan adanya sistem pendaftaran otomatis bagi warga yang memenuhi syarat dan karena usia memilih diturunkan dari 21 menjadi 18 tahun untuk pertama kalinya.
Sistem pemilihan umum di Malaysia mengadopsi model parlementer Inggris setelah merdeka pada tahun 1957.
Pemilu dipercepat sembilan bulan dari tenggat waktu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendapat tekanan dari faksi-faksi di partainya, UMNO, untuk menggelar pemilu ini.
(BBCIndonesia / Editor: Iman NR)
