PT Pos Indonesia mengerahkan 4.500 lokasi kantor pos di seluruh Indonesia untuk distribusi logistik Pemilu 2024, baik Pemilihan Presiden maupun Legislatif tahun 2024. Lokasi kantor pos itu termasuk di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
“Kalau pun kecamatan yang belum ada Kantor Pos, kami kerja sama kemungkinan BUMN ada yang punya atau kalau tidak ada pun kami bisa melakukan kerja sama dengan gudang-gudang milik swasta,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Faizal menjelaskan, seluruh Kantor Pos tersebut dapat dimanfaatkan sebagai gedung utama atau transit, pusat distribusi dan tempat pelipatan surat suara yang dapat digunakan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu.
Khusus untuk layanan logistik di daerah 3T, Pos Indonesia memiliki 2.367 kantor cabang pembantu yang turut berada di kecamatan-kecamatan yang ada di lingkup 3T.
Meski belum berada di seluruh kecamatan 3T, sejumlah 1 kantor cabang pembantu biasanya mampu mengelola pendistribusian untuk 2-3 kecamatan.
Pos Indonesia juga berencana untuk menambah 1.100 kantor tambahan di tahun 2023 ini yang berstatus extended kantor cabang pembantu.
Kantor tambahan tersebut akan berlokasi di kecamatan-kecamatan baru yang belum terdapat kantor cabang pembantu Pos Indonesia.
Pengadaan kantor extended tersebut disampaikan Faizal akan mendapat subsidi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp350 miliar.
“Kalau untuk yang untung, keluar, tidak disubsidi tapi yang rugi yang masih remote itu ada subsidi Rp350 miliar untuk subsidi kantor cabang yang tidak ada pesaing dan satu-satunya keberadaan pos mewakili Indonesia hadir,” ujarnya pula.
Faizal menyampaikan, Komisi Pemilihan Umum telah membagi distribusi logistik Pemilu 2024 menjadi 9 paket dengan rincian 8 paket di domestik dan 1 paket ke 128 negara di berbagai titik di dunia.
Untuk 8 paket domestik, seluruhnya berada dalam 1 area atau provinsi yang berdekatan. Namun, khusus untuk paket 3 terdiri dari berbagai area, yakni DKI Jakarta, Banten, dan seluruh Papua.
“Tentu saja kami dari BUMN akan mengikuti semua paket ini di klaster logistik,” ujarnya pula.
Adapun sebelumnya Pos Indonesia resmi ditunjuk sebagai partner resmi atau verified vendor logistik pemilu untuk kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2004 dan 2009.
Sedangkan pada Pemilu 2014 dan 2019, Pos Indonesia berkontribusi dalam logistik untuk beberapa kiriman domestik dan internasional. (Kuntum Khaira Riswan – LKBN Antara)
Editor Iman NR
*) Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan MediaBanten.Com.
