Hingga 14 Desember, PAD Banten Capai Rp7,89 Triliun
Hingga 14 Desember 2023, target pendapatan asli daerah (PAD) Banten telah mencapai Rp7,89 triliun dari target Rp8,87 trilun atau 88,9 persen. Sedangkan target pendapatan keseluruhan, termasuk dana perimbangan, bantuan pusat, PAD dan lain-lain mencapai Rp12,06 triliun
Demikian dikemukakan Deni Hermawan, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten yang dihubungi MediaBanten.Com, Jumat (15/12/2023).
Deni merinci, pencapaian PAD itu terdiri dari pajak rokok Rp716,6 miliar, pajak bahan bakar motor Rp1,14 miliar, pajak air permukaan Rp39,6 miliar, BBNKB Rp2,47 triliun, pejak kedaraan bermotor (PKB) Rp3,16 triliun.
Retribusi daerah Rp15,72 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp60,75 miliar, lain-lain PAD yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp5,794 miliar.
Karena itu, Bapenda Banten menggelar Rakor peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi bersama OPD, Kamis (14/12/2023).
Rapat koordinasi ini merupakan upaya menggandeng semua pihak untuk mewujudkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.
Deni Hermawan menyampaikan, pengoptimalan pelayanan dan penerimaan pajak di Provinsi Banten ini mampu dimaksimalkan dari segala komponen. Aksi tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah secara masif.
“Optimalisasi pendapatan intinya bukan hanya Bapenda yang bergerak. Namun didukung dengan kapasitas dan fungsi dari OPD lain yang bisa sama-sama beriringan saling mendukung dan melengkapi,” ungkap Deni.
Ia menyebutkan bahwa target pendapatan daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp12,062 triliun, dengan Rp8.877 triliun berasal dari Pajak Asli Daerah (PAD), yang mana sisanya merupakan retribusi daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.
“Kolaborasi antar OPD sesuai tugas dan fungsi. Misalnya BKD menyiapkan data pegawai yang memiliki wajib pajak, Diskominfo wewenang dalam melayani masyarakat melalui pelayanan digitalnya seperti penggunaan aplikasi pajak, serta OPD lain yang saling bahu membahu melakukan manajemen supaya pendapatan kita naik,” jelas Deni.
Deni juga menekankan pentingnya untuk selalu bersinergi dengan optimalisasi teknologi untuk memberikan kemudahan serta berinovasi demi kemudahan layanan masyarakat.
“Dan saat ini kita juga telah berinovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan beberapa layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” ungkapnya.
Deni menambahkan, upaya kolaborasi ini juga diharapkan mampu menciptakan sekaligus menjaga stabilitas pendapatan daerah. Yang mana, hal tersebut dilaksanakan dengan cara menekankan dan mencermati isu lokal, global, maupun nasional.
“Intinya pemahaman yang sama bahwa kita punya tanggung jawab menyebarluaskan kepada masyarakat. Dan ini tugas bersama terus berupaya melakukan kegiatan yang berdampak pada ekonomi dan keuangan daerah,” pungkasnya. (Rosyadi)
Editor Iman NR