Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memuji demokrasi dalam pidatonya di Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 di Bali, Kamis (08/12/2022).
Menlu Retno juga menegaskan bahwa demokrasi berhasil untuk mendengarkan rakyat.
Dalam pidatonya, dia menyoroti studi – studi tentang kualitas demokrasi dan HAM yang menurun.
Salah satunya dari Freedom House yang menyebut kualitas demokrasi menurun selama 16 tahun berturut – turut.
“Di Asia Pasifik, ruang demokrasi makin sempit, hak politik dan kebebasan sipil telah dikekang oleh etnos-nasionalisme, patronase politik, dan intervensi militer dalam politik,” katanya.
Ucapan tersebut terkait kebebasan sipil yang dibuat beberapa hari usai DPR meloloskan KUHP yang dikritik media internasional dan kelompok HAM.
Hal itu karena merugikan kebebasan sipil. Ada pasal – pasal yang mengatur hubungan seks orang dewasa serta larangan menghina pejabat. Aborsi secara umum juga dilarang bagi perempuan.
Menlu Retno juga membahas pandemi Covid-19, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dikatakan Menlu bahwa di situasi sulit ini, Indonesia bisa mencatat pertumbuhan 5,72 persen di kuartal ketiga tahun ini, dan proyeksinya untuk 2023 adalah 5 persen.
Dia juga menambahkan bahwa demokrasi berhasil bekerja di Indonesia. Demokrasi juga memastikan bahwa suara rakyat didengarkan.
“Hal ini menjamin kebebasan berekspresi, dan mendengarkan keinginan masyarakat,” ucapnya.
Sebab itu, kata Menlu akan menyediakan ruang untuk dialog bermakna, termasuk pada kebijakan – kebijakan efektif.
“Jika benar – benar ingin melayani kepentingan masyarakat, demokrasi adalah cara terbaik untuk memerintah,” tegasnya.
Namun, media asing dari The New York Times, BBC, Time, The Australian tengah ramai menyoroti KUHP baru Indonesia.
Kebanyakan dari media asing menyoroti dengan negarif soal KUHP yang baru ini. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak negative pada investasi dan pariwisata.
Pasalnya, KUHP yang baru dinilai mencampuri urusan privat masyarakat, seperti hubungan seks.
“Indonesia telah lama dikenal luas sebagai negara toleran yang terdepan dalam membangun reformasi demokrasi di Asia Tenggara. Reputasi progresif itu terpukul pada hari Selasa usai parlemen meloloskan perubahan besar pada hukum pidana negara tersebut,” tulis The New York Times, dikutip Kamis (08/12/2022).
(*/Editor: Abdul Hadi)
