Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemantauan ke lapangan guna memastikan kelancaran Pilkada. Selain monitoring dan tim yang diterjunkan, Rabu (09/12/20), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori juga turut turun ke lapangan memantau langsung jalannya proses pencoblosan surat suara.
“Dari pemantauan yang kami lakukan, secara umum berjalan baik, kami terus terang saja sesuai arahan Pak Mendagri untuk memantau ini terutama bagaimana penanganan Covid, supaya tidak ada klaster baru dalam Pilkada,” kata Hudori.
Saat memantau TPS 23 Klaster Magnolia Alam Sutera dan TPS 30 Klaster Cemara Alam Sutera, TPS 10 Klaster Sutera Intan, Tangerang Selatan bersama Walikota dan Ketua KPU, ia juga melihat bagaimana protokol kesehatan dijalankan dengan baik di lapangan.
“Bukti yang terjadi di Tangsel, yang dikomandoi Bu Wali (Airin Rachmi Diany), ini berjalan dengan baik sekali, protokol kesehatannya sudah diatur, tadi disampaikan pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga kerumunan,” ujarnya.
Dengan pengaturan jam kedatangan yang telah diatur KPU, membuat masyarakat teratur mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
“Jamnya juga sudah diatur, jadi bukan berarti TPS sepi, karena ini jam kedatangannya diatur, tidak seperti situasi normal yang dilakukan pada saat Pilkada biasa, Pilkada yang dilakukan sekarang ini dalam kondisi pandemi,” jelasnya.
Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi diharapkan tak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi dan menggerus semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada.
“Di samping partisipasi, tentu harapannya mudah-mudahan Pilkada ini berjalan aman, lancar, sukses,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian memastikan seluruh daerah siap melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Prinsipnya semua daerah siap ya, kalau dari sisi anggaran sudah 100% untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan,” kata Mendagri Tito.
Tak hanya itu, tambahan dana yang berasal dari APBN juga telah didistribusikan ke seluruh daerah penyelenggara pilkada, untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan.
“Tambahan dari APBN sebanyak Rp.4,3 Trilliun untuk semua pihak, terutama dalam rangka untuk alat perlindungan diri, proteksi masker, sarung tangan, dan lain-lain itu semua sudah selesai,” ujarnya.
(Rilis Puspen Kemendagri / Barza Hasan)
