Walikota Tangerang: Gratis Sertifikasi Halal Produk IKM

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggratiskan biaya pembuatan sertifikat halam bagi produk-produk industri kecil menengah (IKM) di Kota Tangerang. Ditargetkan, tahun depan, ada 150 IKM yang telah memiliki sertifikat itu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang menargetkan pada tahun ini ada 100 IKM sudah memiliki sertifkat halal.

“Proses memiliki sertifikasi halal di Kota Tangerang tidak dikenakan biaya. 100 IKM yang tahun ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, seluruhnya tak dikenakan biaya,” kata Arief R Wismansyah, Walikota Tangerang, Jumat (1/11/2019).

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong dan memfasilitasi IKM memiliki sertifikasi halal.

Tujuannya adalah agar produk yang diperjualbelikan memiliki daya saing di pasar domestik dan global. Sertifikasi halal juga menjadi bukti bahwa produk yang diperjualbelikan memenuhi syarat kehalalan sesuai fatwa MUI sehingga mendatang profit bagi pengusaha dan kenyamanan untuk konsumen.

Baca:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang mencatat sebanyak 100 IKM dari target 150 IKM di tahun ini telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Tangerang dalam mendukung kemajuan dunia usaha serta mengatasi kendala yang kerap dikeluhkan. Sedangkan untuk yang 50 IKM lagi masih dalam tahap verifikasi sesuai pengajuan di APBD Perubahan tahun 2019.

“Pemkot komitmen untuk pengembangan ekonomi dengan memberikan kemudahan. Jika ada pengusaha IKM yang mengalami kendala maka bisa didampingi dengan Disperindag,” ujar Wali Kota.

Perlu diketahui, kewajiban bagi IKM memiliki sertifikasi halal adalah sesuai UU 22 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mulai berlaku 17 Oktober 2019. Sementara di Kota Tangerang, proses memiliki sertifikasi halal tak dikenai biaya atau gratis. (IN Rosyadi / berbagai sumber)

Next Post

Basarnas Banten Gelar Sosialisasi UU dan PP Bencana

Jum Nov 1 , 2019
Basarnas Banten menggelar sosialisasi peraturan dan perundang-undangan untuk meningkatkan kemampuan dan kesigapan melakukan operasi kemanusiaan. “Kita berikan sosialisasi mengenai Undang-undang nomor 25 tahun 2008 dan Peraturan Kemenpan RB nomor 17 tahun 2017. Ada empat point fokus kami, yakni operasi SAR, pembinaan potensi, registrasi beacon (sintal marabahaya dari kapal, pesawat hingga […]
basarnas banten sosialisasi uu dan pp