Di tengah “banjir” catatan dalam rekomendasi Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2022, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar tidak hadir dan diwakilkan Mad Romli, Wakil Bupati Tangerang dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (13/4/2023).
Padahal diketahui, pukul 09.00 – 10.00 WIB, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membuka bazar UMKM yang digelar di Gedung Serba Guna atau GSG yang letaknya bersampingan atau sekitar 100 meter dari Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
Astayudin, Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna menyampaikan, banyak catatan atas LKPJ Bupati tahun 2022, bahkan menyinggung capaian yang belum optimal dan berpengaruh terhadap laporan pertanggung jawaban RPJMD Bupati dan Wakil Bupati yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun tahun ini atau 2023.
Astayudin menyebut, sebagaimana termaktub dalam tahun anggaran 2022 ini, pembangunan bidang pendidikan ternyata belum mendukung pembangunan karakter siswa ke arah yang berakhlakul karimah.
Selain soal pembangunan pendidikan yang kurang sesuai harapan, rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang atas LKPJ Bupati Tangerang 2022, di antaranya sebagai berikut;
Soal Kesehatan
Astayudin menyebut, program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) untuk warga kurang mampu di Kabupaten Tangerang yang ditargetkan sebanyak 250.000 peserta harus didorong dan masif.
Sebab, dengan diraihnya penghargaan UHC (Universal Health Coverage) sebagai wujud nyata Komitmen Pemkab Tangerang dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional dari Kemendagri tentunya, harus seiring dengan pelayanan publik harus lebih ditingkatkan dan humanis.
“Dan mengendepankan pelayanan S3 yakni Sapa, Salam dan Senyum,” kata politisi Partai Gerindra.
Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum
Dalam rekomendasi juga disebutkan, banyak sawah di Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki irigasi sering mengalami gagal panen. Juga para petani kesulitan mendapatkan pupuk dan air.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) diminta untuk mempercepat realisasi perencanaan daerah irigasi yang bisa menyebar ke sejumlah wilayah. DED harus dibuat dan direalisasikan.
DPRD mendorong dan menyuport DBMSDA untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian yang dinilai sangat minim.
Dinas ini juga diminta melakukan koordinasi dengan BBWS terkait lahan irigasi serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Daerah Irigasi (DI) agar dipercepat.
DPRD juga minta dicarikan solusi banjir yang masih melanda di sejumlah daerah, di antaranya Jalan Mataram Perumnas.
“Pelebaran jalan Tigaraksa-Cibadak yang tinggal sedikit lagi perlu segera diselesaikan, sehingga dapat meminimalisir kemacetan dan bahkan bisa memperlancar lalu lintas,” terangnya.
Perumahan Permukiman
Menurut Astayudin, wilayah di Kecamatan Kronjo harus ada perubahan tata ruang yang disesuaikan dengan pengembangan potensi wilayah. Selain itu, tata ruang diharapkan mengupdate wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah berkembang sedemian rupa.
Perlindungan Masyarakat
Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu ditingkatkan lagi terutama terkait adanya praktik prostitusi online yang sudah masuk ke kontrakan-kontrakan.
Selain itu, mulai maraknya aksi yang dilakukan geng motor, yang semula pelakunya adalah anak-anak pengangguran. Sekarang anggota geng motor malah anak-anak sekolah.
BUMD
DPRD juga memberikan catatan rekomendasi soal tata kelola pasar yang tidak beraturan sehingga menimbulkan kemacetan, relokasi pedagang yang enggan pindah dan bertahan di pasar yang lama, kurang tertibnya PKL.
Terhadap hal tersebut, maka perlu ada tindakan tegas Perumda Pasar NKR terutama Direktur Utama Perumda Pasar NKR ke depan agar lebih pro aktif dan profesional dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul kepermukaan.
Perumda Pasar NKR perlu meninjau pasar bayar bayam yang kondisi sampai sekarang belum mengalami renovasi. Padahal pasar tersebut cukup ramai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
Kepada BUMD-BUMD dirasa perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya optimalisasi pelayanan dan pendapatannya. (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
