Sitti Maani Nina, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten membenarkan, 2.014 anak di Provinsi Banten menjadi yatim, piatu dan yatim piatu selama pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak dua tahun terakhir.
Orangtua mereka meninggal dunia terpapar Covid 19. Ada yang anak kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya dan kehilangan kedua (ayah dan ibu).
“Kami melakukan pendataan dan segera melakukan tindakan penanganan sesuai dengan kondisi khas masing-masing anak,” kata Siti Maani Nina, Kepala DP3AKKB Banten dalam obrolan di Kanal BantenPodcast Youtube dengan host, Dimas Kusuma yang dikutip MediaBanten.Com, Senin (1/11/2021).
Sitti Maani Nina mengatakan, anak dan perempuan itu kaum rentan, tiba-tiba salah satu orangtua meninggal, khususnya akibat terpapar Covid 19.
“Yang pertama harus kami lakukan bagaimana si anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik, dimulai dari diasuh oleh siapa, apakah biasa mengasuh atau tidak. Dari situ itu berkoordinasi. Ada Puspaga sudah kami bentuk untuk ikut menangani hal tersebut,” katanya.
Apa sih kepedulian Pemprov Banten, ASN dan masyarakat atas nasib 2.014 anak yang menjadi yatim, piatu dan yatim piatu tersebut?
Sebagai langkah awal, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengajak ASN untuk merespon nasib mereka, dan ternyata responnya cukup tinggi. Respon itu antara lain menyiapkan paket donasi untuk mereka dengan Rp100.000 per paket. Besaran paket yang disumbangkan itu disesuaikan dengan eselon dan kepangkatan masing-masing ASN.
“Alhamdulillah. Biasanya, HUT Banten dirayakan luar biasa, kali ini lebih sederhana. HUT itu lebih fokus pada menunjukan kepedulian ASN terhadap orang-orang yang tidak mampu, termasuk 2.014 anak yang orangtuanya meninggal akibat Covid 19.
Pemberian donasi itu dirangkaikan dengan kegiatan peresmian dan monitoring pembangunan di 3 kabupaten kota, yaitu Serang, Cilegon dan Pandeglang. Kami memberikan santunan kepada 246 anak yatim piatu, di antaranya di 50 orang di lokasi Cikoneng.
Penanganan ke-2.014 anak yang mendadak menjadi yatim, piatu dan yatim piatu itu juga berkerjasama dengan Kementrian, Unicef dan jejaring organisasi yang peduli terhadap penanganan anak dan perempuan.
Dari sisi mental, DP3AKKB Banten juga melakukan penanganan, karena merupakan tekanan berat kehilangan ibu, ayah atau keduanya.
“Karena tugas anak ini keroyokan, jadi biasanya tugas itu lebih pada kabupaten dan kota. Pendampingannya ada di jejaring yang menjadi mitra kami di masing-masing kabupaten dan kota. Hampir 60 persen desa sudah terbentuk, mungkin ini tertinggi di Indonesia. Ternyata, ini berpengaruh karena dibentuk oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah,” katanya.
Untuk konseling, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) aktif menangani perlindungan anak dan perempuan secara terpadu. “Itu karena tugas fungsi kami mulai dari bayi lahir sampai orang meninggal, harus kami layani dengan baik. Termasuk ini bagaimana pasangan muda menyiapkan diri untuk masuk ke pernikahan,” ujarnya.
Kekerasan rumah tangga?
Pemprov Banten dalam waktu dekat akan memiliki unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk menangani kasus perlindungan anak dan perempuan. UPTD ini dibawah DP3AKKB Banten membuktikan kehadiran negara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
“Nah, penanganan ini lebih pada kehadiran pemerintah untuk serius menangani persoalan itu. Kekerasan itu harus divisum, lebih pada pidana, karena keterlibatan kepolisian menjadi mutlak. Korban ini dilakukan pendampingan,” kata Kepala DP3AKKB Banten.
Menurut Sitti Maani Ninsa, satu kasus kekerasan anak dan perempuan itu mahal penyelesaian. “Misanya terjadi perkosaan, itu tidak bisa sebulan dua bulan. Pendampingannya bisa setahun. Jadi mahal itu satu kasus. Kalau banyak. Makanya kita bergerak di pencegahan, edukasi apa saja untuk pencegahan,” ujarnya.
Apalagi di masa pandemi Covid 19, kekerasan dalam rumah tangga kerap muncul. Penyebabnya adalah perubahan mendasar dalam pembelajaran. “Dulu orangtua menitipkan anak ke guru. Sekarang guru menitipkan anak ke orangtua untuk memberi pelajaran melalu daring atau online. Ini banyak menimbulkan persoalan,” katanya.
Karena itu, Sitti Maani Nina mengajak orangtua untuk belajar di era 4.0. “Kita hidup berdampingan, generasi tua dengan generasi milenial. Untuk perempuan menyesuaikan meskipun dengan berat. Kepentingan paling dasar adalah untuk keharmonisan, sehingga bonus demografi menjadi berkah yang menggembirakan,” ujarnya.
Dalam penangan kekerasan rumah tangga, DP3AKKB Banten langsung menangani di hulu, tidak hanya dihilir. Hilir lebih ditangani jejaring yang menjadi mitra. “Misalnya kami masuk ke persiapan perkawinan. Stop perkawinan di bawah umur. Karena perkawinan itu akan menimbulkan berbagai persoalan karena ketidaksiapan pasangan dalam membentuk keluarga,” ujarnya. (Editor: Iman NR)
Ikuti selengkapnya di bawah ini, jangan lupa like, subscribe dan share.
