Gubernur Banten Minta ASN Netral Dalam Pilkada dan Pemilu

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten bersikap netral dalam perhelatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Penegasan Gubernur Banten disampaikan saat memimpin apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) dan peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (19/02/2018). Hadir jug pada apel ini Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Kepala OPD dan ribuan pegawai dil ingkungan Pemprov Banten.

Menurut Gubernur, tahun politik saat ini yang terjadi di Indonesia bukan tidak mungkin mengakibatkan adanya gerakan-gerakan berbau politik. “Isu-isu nasional sekarang partai-partai sudah dapat nomor, berarti kegiatan poliitk sudah mulai. ASN harus tetap berpegang teguh istiqomah jangan terlibat di politik,” tegas Gubernur.

Menurutnya, di Provinsi Banten tahun ini ada empat wilayah yang akan melaksanakan Pilkada yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak, sedangkan tahun 2019 mendatang dilaksanakan Pemilu dan Pilpres.

Baca: KPU Tetapkan Nomor Urut 14 Partai Nasional dan 4 Partai Lokal

WH sapaan akrabnya, berharap para pegawai yang tergabung dalam aparatur sipil negara memfokuskan birokrasi sebagai pelayan masyarakat serta tak terlibat proses politik. “ASN jangan terlibat pada kepentingan-kepentingan politik, ASN diciptakan untuk mejadi seorang birokrat yang mengelola pemerintahan, tidak berfikir subjektif, dia berfikir positif untuk senantiasa melayani masyarakat,” pesannya.

Orang nomor satu di Pemprov Banten tersebut juga menegaskan, tugas ASN adalah menjaga netralitas dalam Pilkada. Sebab jika tidak netral, maka akan menuai sendiri hasilnya. “Jangan terlibat, kita harus bebas, harus independen. Kalaupun kita memilih, pilihannya di kotak, pilihannyaa di TPS. Jangan mengibarkan bendera partai atau bendera calon, kalau ketauan langsung saya pecat,” ujarnya seraya mengatakan akan memecat pegawai yang terlibat narkoba.

Gubernur juga mewanti-wanti kepada seluruh Kepala OPD dan jajaranya agar fokus pada program-program prioritas tahun 2018, termasuk meningkatkan semangat kerja sebagai bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terbaik kepada masyarakat. “Proyek-proyek itu cepat proses lelangnya, jangan ada istilah bancakan-bancakan. Kita sudah ada gaji, tunjangan dan lain-lain, itu uang rakyat bukan uang pemerintah,”kata Gubernur.

Sementara itu terkait peringatan bulan K3, Gubernur WH berpesan kepada perusahaan untuk melindungi pekerja dan mendaftarkannya di BPJS, hal ini untuk melindungi para pekerja dari resiko yang dialami pegawai pada saat bekerja. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Banten)

Berita Terkait