HeadlinePemerintahan

Janji Tak Direalisasi, Non PNS Banten Kembali Gelar Demo

Janji Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang tak kunjung terealisasi menyebabkan Forum Pegawai Non PNS Provinsi Banten kembali menggelar aksi damai untuk memperjuangkan nasib.

Aksi damai itu digelar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (20/10/2022).

“Kami melakukan aksi damai dan solidaritas bagi para tenaga honorer yang ke depan semakin tidak jelas nasibnya. Tidak ada diskusi dalam ruangan, tetapi pejabat berkepentingan diminta menyapaikan langsung kepada kami,” kata Taufik Hidayat, Ketua Forum Pegawai Non PNS Provinsi Banten.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan, yaitu pertama, menuntut komitmen pemerintah, khusus Pemprov Banten untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Kesempatan menjadi PNS mapun PPPK diprioritaskan bagi honorer, tidak dilakukan secara terbuka untuk umum.

Tuntutan kedua, meminta agar tenaga honorer untuk pengemudi, kebersihan dan satuan pengamanan (Satpam) yang bersumber dari APBD diikutsertakan dalam pendataan tenaga honorer yang tengah dilakukan pemerintah.

Tuntutan ketiga adalah permintaan untuuk menaikan besaran upah untuk para honorer yang saat ini dinilai tidak memadai.

Selain ketiga tuntutan itu, mereka juga surat tugas tidak lagi ditandatangani oleh kepala dinas tempat mereka berkerja. Tetapi surat tugas ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten.

Para pengunjuk rasa tenaga honorer itu diterima Ketua DPRD Banten Andra Soni, Kepala BKD Banten Nana Supriatna, Asda II Pemprov Banten Deni Hermawan dan Ketua Komisi I DPRD Banten Akhmad Jajuli.

Nana Supriatna, Kepala BKD Banten mengatakan, Pemprov Banten menjamin para tenaga honorer baik yang sudah terdata maupun belum tetap berkerja selama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi demo para tenaga non PNS di lingkungan Pemprov Banten bukan yang pertama setelah Pemerintah berencana menghapuskan seluruh tenaga honorer, termasuk di Banten. Setiap aksi, mereka selalu mendapatkan janji menyelesaikan persoalan tersebut.

Terakhir, janji diucapkan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyatakan serius menangani soal pegawai non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten (Baca: Pj Gubernur Banten Serius Selesaikan Soal Pegawai Non ASN).

Penanganan pegawai Non ASN saat ini menjadi fokus bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten / Kota untuk mendapatkan solusi bersama.

“Kami Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia sedang memikirkan dan mencari solusi terbaik untuk kita bersama,“ kata Al Muktabar saat menerima aspirasi Forum Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (15/08/2022).

Kehadirannya menemui pegawai non ASN atau honorer sebagai bentuk keseriusannya. (* / Editor: Iman NR)

SELENGKAPNYA
Back to top button