Presidium KMSB, Uday Suhada menyoroti soal fenomena money politic atau politik uang pada saat Pemilu 2024.
Menurutnya, untuk menjadi terpilih tidaklah harus menggunakan uang, melainkan bisa dengan menempuh tahapan-tahapan yang ada.
Ia menyarankan, agar masyarakat untuk menolak money politic. Ia juga meminta untuk jangan memilih calon pemimpin yang memberikan politik uang.
“Yang ideal jangan terima jangan pilih. Menciderai nilai-nilai demokrasi, karena itu racun,” tegas Uday saat
diskusi kamisan di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, yang digelar Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis (4/1/2023).
Sebab itu, Ia menyarankan, agar masyarakat untuk menolak politik uang. Ia juga meminta untuk jangan memilih calon pemimpin yang memberikan politik uang.
Pengamat Hukum Untirta, Nuryati Solapari mengatakan, masyarakat perlu diajarkan untuk menolak politik uang.
“Menolak politik uang dan orangnya. Jika diawali dengan curang dan culas bagaimana mau maju,” katanya.
Pengamat Politik UIN SMH Banten, M. Zainor Ridho turut mengungkapkan aktor-aktor yang bisa meminimalisir terjadinya politik uang saat Pemilu. Setidaknya ada tiga aktor yang bisa melakukan tersebut.
Pertama adalah politisi atau peserta pemilu, kedua administrator atau birokrasi seperti jajaran KPU dan Bawaslu, ketiga tokoh agama, jawara, serta kepala desa.
Selanjutnya, Sekjend Apdesi Banten, Rafik R Taufik membeberkan fakta yang terjadi di lapangan menjelang Pemilu.
Ia membenarkan bahwa praktik politik kerap muncul setiap saat.
“Saya kurang sepakat serangan fajar. Faktanya serangan pagi, malam dan fajar itu lengkap ada di desa,” katanya.
Menurutnya, masyarakat desa menjadi penikmat dengan praktik politik uang yang sulit dikendalikan.
“Masyarakat menjadi objek untuk kepentingan politik. Sebab, soal pemilih itu ada dua, pertama ideologis dan pragmatis. Dan Itu fakta yang ditemukan di desa saya,” pungkasnya.
Aden Hasanudin / Editor : Abdul Hadi
