Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, APBD Provinsi Banten yang besarnya Rp12,7 triliun telah diserap 53,83 persen per 19 Agustus 2022. Capaian ini lebih tinggi 2,03 persen dibandingkan Agustus 2021 sebesar 51,8 persen.
“Artinya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten tergolong cukup baik,” ungkap Al Muktabar, Pj Gubernur Banten usai Rapim di Pendopo Gubernur Banten, Senin (22/8/2022).
Ketersediaan anggaran kas di RKUD untuk pembiayaan pembangunan sesuai perencanaan dan cash flow. “Tidak terdapat dana idle cash, atas itu Pemprov Banten menjadi salah satu daerah yang tidak mendapat penundaan DAU,” katanya.
Dia mengungkapkan perekonomian Provinsi Banten tumbuh di atas nasional. Pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten juga cukup bagus.
Diakuinya, inflasi di Provinsi Banten sedikit di atas dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Jawa.
Namun setelah dicermati, lanjut Al Muktabar, inflasi terjadi pada ekonomi produktif. Tiga komponen penyumbang utama inflasi di Provinsi Banten adalah avtur (bahan bakar pesawat), cabe, dan sewa rumah.
“Itu menandakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten ada. Artinya daya beli ada, inflasi masih terkendali,” ungkapnya.
Al Muktabar juga menegaskan, pembiayaan Pemilu 2024 bagian dari pembiayaan pembangunan demokrasi di Indonesia. “Dana Pemilu adalah pembiayaan untuk pembangunan demokrasi,” jelasnya.
Pembentukan dana cadangan Pemilu 2024, untuk memastikan kesiapan Pemprov Banten dalam pembiayaan Pemilu 2024.
Rapat Pimpinan (Rapim) dilaksanakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sehingga menciptakan hasil maksimal terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (Biro Adpim Banten / Editor: Iman NR)
