Amerika Serikat (AS) dan China bakal kembangkan regulasi yang mengatur pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Hal itu karena AI juga menghadirkan sisi negatif yang membahayakan kemaslahatan umat manusia.
Rencana pengembangan regulasi AI itu muncul usai Chatbot Ai ChatGPT sukses jadi aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan.
Oleh sebab itu, Lembaga Departemen Perdagangan AS Administriasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA) turut mendorong pembuatan regulasi yang mengatur mekanisme akuntabilitas AI dan menjamin kecerdasan buatan itu legal, etis, efektif, aman, dan dapat dipercaya.
Administrator NTIA, Alan Davidson mengatakan bahwa sistem AI yang bertanggung jawab dapat berikan manfaat yang sangat besar asal mampu atasi konsekuensi dan kerugiannya.
“Agar sistem ini capai potensi penuhnya, perusahaan dan konsumen harus dapat memercayai mereka,” tandas Alan, dikutip dari Reuters, Rabu (12/4).
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden pun menegaskan perusahaan dan para pengembang harus pastikan teknologi Ai aman dan tak berbahaya.
“Menurut saya, perusahaan teknologi punya tanggung jawab untuk memastikan produk mereka aman sebelum dipublikasikan,” ujar Joe Biden.
Teknologi Ai, Chat GPT telah membuat orang terpukau dan banyak pengguna dengan tanggapan cepat terhadap pertanyaan, dibuat oleh perusahaan OpenAI yang berbasis di California dan didukung Microsoft Corp.
NTIA juga berencana menyusun laporan lantaran melihat upaya untuk memastikan sistem AI bekerja seperti yang diklaim dan tanpa menyebabkan bahaya.
Selain itu, regulator ruang siber China Cyberspace Administration of China (CAC) punya usul autran untuk mengelola kecerdasan buatan generative bagi perusahaan yang berikan layanan basis teknolog ini.
CAC mengungkapkan China mendukung inovasi dan penggunaan AI, mereka juga mendukung penggunaan perangkat lunak, alat dan sumber data yang aman serta dapat dipercaya.
Konten yang dibuat oleh AI generative, menurut CAC, harus senada dengan paham yang dianut negara.
Editor: Abdul Hadi
