Meski dinyatakan menduduki urutan ke-5 jumlah stunting di Banten terbanyak se-Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), Pemprov Banten mengeluarkan penjelasan sesuai dengan tafsiran sendiri.
Pemprov Banten membandingkan hasil SSGBI yang mencatat 294.864 penderita dengan hasil aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
“Berdasarkan SSGI Tahun 2021 prevalensi stunting Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 24,5. Sementara berdasarkan e-PPGBM prevalensi stunting Provinsi Banten pada tahun 2019 sebesar 15,43, tahun 2020 sebesar 10,38, dan pada tahun 2021 sebesar 7,4,” kata Siti Maani Nina, Kepala DP3AKKB Banten.
Pernyataan Siti Maani Nina, Kepala DP3AKKB Banten itu tertuang dalam rilis Biro Adpim Banten yang diterima MediaBanten.Com, Kamis (10/3/2022).
Ini berbeda dengan pernyataan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo yang meminta Pemprov Banten menurunkan angka penderita sebanyak 3,4 persen per tahun.
Sebab Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 menunjukan Provinsi Banten menduduki urutan kelima tertinggi se-Indonesia dengan angka mencapai 294.864 bayi di bawah umur lima tahun (Balita) (Baca: Survei Status Gizi Balita: Banten Duduki Urutan Kelima Jumlah Stunting)
Kabupaten atau kota di Banten yang angka status tertinggi yaitu Pandeglang. Bahkan Pandeglang menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten / kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi tertinggi
Rilis Biro Adpim Banten itu menyebutkan, Pemprov Banten terus melakukan upaya penanganan stunting melalui Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS).
Tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu melaksanakan penanganan stunting melalui kewenangan masing-masing merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, saat itu di wilayah Provinsi Banten terdapat 10.643 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar 8 Kabupaten/Kota. Operasional Posyandu itu didukung oleh 53.214 kader.
Kepala DPMD Provinsi Banten Enong Suhaeti, pembinaan dan pelatihan penanganan stunting dilakukan kepada kader Posyandu dan kader PKK. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelayanan Posyandu.
“Untuk insentif kader Posyandu, bisa dialokasikan dari Dana Desa. Sehingga tergantung hasil Musyawarah Desa,” jelas Enong.
Kepala DP3AKKB Banten, Siti Maani Nina mengungkapkan, penekanan angka stunting menjadi program prioritas, mengarah kepada intervensi berbasis keluarga beresiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.
Kunci percepatan penurunan angka stunting yakni Intervensi penurunan stunting terintegrasi dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan Desa. (Rilis Biro Adpim Banten / Editor: Iman NR)
